Pemprov Kalteng akan melantik sejumlah pejabat eselon II sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembenahan birokrasi yang dilakukan berdasarkan mekanisme serta pemetaan talenta ASN.
Agustiar Sabran memastikan aspirasi mahasiswa terkait LPG 3 kilogram, transportasi publik, ketenagakerjaan, dan isu pembangunan lainnya akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalteng.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan III
Wacana penataan OPD di lingkungan Pemprov Kalteng kembali mencuat. DPRD Kalteng mengusulkan Dinas Ketahanan Pangan dihapus karena dinilai tidak lagi efektif.
DPRD Kalimantan Tengah mendukung langkah efisiensi anggaran melalui penggabungan OPD apabila dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), atas Laporan Keuangan Pemprov
