PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah kini dapat mengajukan bantuan melalui layanan Lapor Gub. Sebab, kini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan bantuan berupa air bersih, masker, vitamin hingga bantuan pangan bagi warga yang terdampak kabut asap.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama musim karhutla.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan berbagai bantuan, baik yang terkait langsung dengan kesehatan, masker, vitamin, kemudian juga untuk air bersih di 14 kabupaten dan kota,” ujarnya, Selasa (15/9/2026)
Menurut Linae, pemerintah juga tengah menyiapkan distribusi bantuan air minum isi ulang untuk masyarakat yang membutuhkan di wilayah terdampak.
“Dalam waktu dekat juga akan diberikan yang untuk air isi ulang. Itu juga sementara berproses sekarang,” katanya.
Dia menjelaskan warga yang mengalami dampak akibat karhutla dan membutuhkan bantuan pangan maupun kebutuhan lainnya dapat menyampaikan laporan melalui kanal Lapor Gub, agar segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
“Nah kemudian untuk bantuan-bantuan yang lain terkait pangan, apabila ada masyarakat terdampak yang memerlukan silakan memanfaatkan Lapor Gub,” ucapnya.
Laporan yang masuk nantinya akan diverifikasi sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Nanti tentunya sesuai dengan tahapannya dan ada OPD-OPD terkait yang langsung membidangi itu akan menindaklanjuti,” jelas Linae.
Dia mengungkapkan bantuan pangan yang disiapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah antara lain berupa beras, minyak goreng dan gula untuk membantu masyarakat yang terdampak karhutla.
“Yang pasti bantuan pangan ya. Bantuan pangan dari Bapak Gubernur, beras, minyak goreng, gula, seperti biasa,” tuturnya.
Linae menegaskan seluruh warga yang terdampak karhutla berhak mengajukan bantuan melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah daerah.
“Siapa saja yang terdampak, jadi laporkan saja. Nanti tentunya akan dilakukan semacam verifikasi dari teman-teman OPD terkait,” tambahnya.
Dia menambahkan program bantuan melalui Lapor Gub tersebut terpisah dari program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Dan itu di luar dari KHBS ya, KHBS tetap jalan,” tegasnya.
Sementara itu, mekanisme teknis penyaluran bantuan terus disiapkan oleh pemerintah provinsi dan saat ini sudah mulai berjalan di lapangan.
“Untuk mekanisme penyalurannya nanti akan diatur oleh pemerintah provinsi. Ini sudah sementara berjalan,” pungkas Linae. (adr)
