Komisi IV DPRD Kalteng meminta Pemprov Kalteng mengambil alih penataan kawasan Bundaran KB Sampit pada TA 2027 demi mewujudkan kawasan yang tertib, rapi, dan ikonik.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya segera mencairkan honor para relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemadaman listrik yang masih terus terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya di Kota Palangka Raya menuai sorotan dari Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Noor Fazariah Kamayanti, mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai Pancasila pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan pembangunan ruas Jalan Sampit–Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis (1/10/2026).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalteng Freddy Ering sepakat dengan Kepala DLH Kalteng bahwa penanganan karhutla kawasan hutan merupakan tanggung jawab penuh Kementerian Kehutanan.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh menekankan bahwa pengamalan Sila Keadilan Sosial Pancasila harus diwujudkan secara nyata melalui pemenuhan layanan dasar masyarakat.
Bantuan pangan bersubsidi lewat program pasar murah nilainya besar dan harus sampai ke tangan yang berhak. Karena itulah, data siapa saja yang menerimanya wajib dicatat secara terbuka, lengkap, dan bi
Komisi III DPRD Kalteng mendesak pemerintah daerah menyiagakan stok obat ISPA, tabung oksigen, dan masker di seluruh faskes guna mengantisipasi lonjakan kasus akibat kabut asap karhutla.
DPRD dan Pemprov Kalteng menyepakati Perubahan APBD TA 2026 dengan proyeksi belanja sebesar Rp5,58 triliun guna menyesuaikan dinamika kebutuhan pembangunan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran mendesak agar pemerintah dan pihak manajemen segera menyelesaikan kewajiban finansial kepada para pekerja terdampak.
Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggabungkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2027, mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Tengah.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, membantah keras pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalteng
Rencana Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhammad Reza Prabowo, mengaudit serta mengevaluasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di jenjang SMA, SMK
Kebutuhan anggaran pembangunan di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus meningkat setiap tahunnya.Anggota DPRD Kalteng, Purdiono. Menyayangkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang just
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menilai rencana pemerintah pusat membuka rekening bagi penerima bantuan sosial merupakan langkah positif untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasara
Anggota DPRD Kalteng Ampera AY Mebas mendorong Pemprov Kalteng dan sektor swasta melanjutkan penyaluran air bersih bagi warga terdampak kemarau di Kabupaten Barito Timur.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mendesak pemerintah agar memberikan perhatian serius dan apresiasi nyata kepada para relawan yang berada di garis depan dalam memadamkan keba
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung percepatan realisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna memperluas jangkauan Program Makan Ber
DPRD Kalteng mendesak Pertamina menormalisasi pasokan BBM sesuai kuota di Palangka Raya setelah antrean SPBU memicu lonjakan harga Pertalite eceran hingga Rp18.000 per liter.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027, diproyeksikan mengalami defisit anggaran hingga lebih dari Rp350 miliar.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Menyoroti tajam tren peningkatan angka kemiskinan di wilayahnya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Mewanti-wanti akan memangkas anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang berkinerja buruk, dan menyumbang Sisa Lebih Pembiayaan Angg
DPRD Kalteng memastikan pembahasan RAPBD 2027 berjalan sesuai prosedur dengan fokus memperkuat kapasitas fiskal dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah efisiensi anggaran.
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut.
Menyikapi wafatnya Ketua TSAK Palangka saat penanganan karhutla, DPRD Kalteng meminta relawan usia rentan tidak ditugaskan di garis depan pemadaman dan digeser ke peran pengawasan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menitikberatkan penggunaan anggaran pada program prioritas daerah, pemenuhan belanja wajib, serta peningkatan
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti perubahan warna air Sungai Sekonyer di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang diduga berkaitan dengan aktivitas Pe
Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Tengah mendapat perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Dewan meminta pemerintah bersama pihak terkait, segera
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari. Meminta perusahaan, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit, turut berkontribusi membantu masyarakat dalam penanganan kebakaran huta
Pemandangan antrean kendaraan yang meluber hingga memakan badan jalan demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menghiasi sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya di Tengah kepungan kabu
Fenomena antrean panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya beberapa hari belakangan memicu keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan T
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didorong untuk segera melakukan intervensi guna menghidupkan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seru
Menanggapi krisis air bersih akibat kemarau di Kotim dan Seruyan, DPRD Kalteng mendorong percepatan pembangunan sumur bor dalam serta penguatan distribusi bantuan air.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) menargetkan pengesahan Raperda Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan selesai pada Desember mendatang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memproyeksikan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mencapai lebih dari Rp5,315 triliun, sementara belanja daerah diperkirakan menembus Rp5,5
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah. Menyoroti persoalan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saat melaksanakan reses di sejumlah wilayah Kabupaten Katinga
Harapan masyarakat di pelosok Kabupaten Barito Selatan dalam menikmati akses internet cepat lewat program perangkat satelit Starlink dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ternyata belum sepenuhny
Krisis air bersih menjadi keluhan utama masyarakat yang disampaikan kepada Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, saat melaksanakan reses di Kabupaten Murung Raya.
Bamus DPRD Kalteng dan Pemprov Kalteng menggelar rapat gabungan untuk menyusun jadwal kerja Masa Persidangan I Tahun 2026, termasuk pembahasan APBD Perubahan dan aturan pengusulan pokir.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Yetro M. Yoseph. Menyoroti keras kualitas pengerjaan proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Barito Selatan (Barsel).
DPRD Kalteng menyoroti kelangkaan BBM subsidi di Murung Raya akibat kuota terbatas yang dimanfaatkan pelangsir dan tingginya ketergantungan warga pada pedagang eceran.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng), Junaidi. Meminta pemerintah segera turun tangan menyelesaikan berbagai keluhan warga.
Minimnya realisasi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah, yang baru menyentuh angka 38 persen hingga Agustus 2026 menjadi sorotan pihak legislatif.
Banyak pekerja di wilayah konstituen Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan akibat tertundanya penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)
Realisasi keuangan Kalteng baru mencapai 38 persen hingga Agustus 2026. DPRD Kalteng meminta Pemprov mempercepat lelang proyek untuk mendorong serapan anggaran dan menggerakkan ekonomi daerah.
DPRD Kalteng menyoroti maraknya PHK dan karyawan yang dirumahkan akibat penerapan RKAB perusahaan. Disnaker didesak segera mendata pekerja terdampak dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Penundaan Perda pembakaran lahan membuat masyarakat adat membutuhkan solusi alternatif untuk membuka lahan pertanian secara aman tanpa memicu karhutla.
Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong. Mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng, menyusul semakin pekatnya kabut asap yang
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Abdul Hafid. Menegaskan bahwa himpitan ekonomi tidak boleh merampas hak anak untuk merajut masa depan.
Abdul Hafid menilai Sekolah Rakyat harus menjadi ruang bagi anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan, pendampingan, dan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. I
Karhutla kembali mengancam Kalteng di tengah kemarau panjang. DPRD Kalteng meminta pelaku pembakaran lahan sengaja diproses hukum untuk memberikan efek jera.
Faridawaty Darland Atjeh menyerap aspirasi SMKN 5 Palangka Raya terkait kebutuhan ruang kelas, pagar, hingga sarana praktik untuk mendukung keterampilan siswa.
Jalan Simpang Sepaku-Simpang Perigi menjadi akses vital bagi warga di empat kecamatan di Lamandau. DPRD Kalteng berharap pembangunan sepanjang sekitar 15 kilometer itu tuntas tepat waktu
DPRD Kalteng meminta dana BTT sekitar Rp70 miliar disiapkan dan dapat dicairkan cepat untuk mengantisipasi meluasnya karhutla di tengah puncak musim kemarau.
Faridawaty Darland Atjeh menyerap aspirasi warga Menteng XII melalui reses perseorangan. Sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari kondisi jalan, drainase, banjir, PJU, sampah hingga pelayanan publik
Warga Langkai mengeluhkan sejumlah usulan pembangunan yang disebut telah diajukan melalui musrenbang selama 10 tahun, termasuk jalan titian putus, sumur bor, drainase, dan perbaikan jalan.
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) berharap pemerintah pusat meningkatkan alokasi dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2027, guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur
DPRD Kalteng meminta rencana rekrutmen ASN tenaga pendidik disesuaikan dengan kebutuhan riil di setiap daerah.Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi kekurangan dan ketimpangan distribusi guru.
Banggar DPRD Kalteng memperketat usulan belanja hibah dalam KUA-PPAS 2027. Usulan yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi dikeluarkan dari rancangan anggaran.
Sugiyarto menilai kedaulatan pangan dan energi harus terus diperkuat agar manfaat pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.
Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong, mengajak masyarakat menjaga keamanan, kedamaian, dan kondusivitas daerah seiring perkembangan pembangunan di Kalimantan Tengah.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi berharap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng yang baru, Hendrizal Husin, dapat memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (F
Ketiadaan program hilirisasi berskala besar di Kalimantan Tengah (Kalteng) kini menjadi sorotan. Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mendorong Pemerintah Pusat untuk mulai memaksimalkan potensi komod
Penetapan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Mendapat perhatian dari jajaran legislatif provinsi.
Karhutla mengancam wilayah DAS Barito. Tim gabungan bergerak menangani titik api, sementara DPRD Kalteng menegaskan penanganan harus dilakukan secara nyata, bukan sekadar pemantauan.
DPRD Kalteng mendorong pembukaan akses darat 90 kilometer dari Katingan Kuala menuju Kasongan. Jalur ini dinilai penting untuk menekan biaya angkut dan memperlancar distribusi hasil bumi masyarakat.
Pemadaman listrik berulang di Kalteng dinilai mulai merugikan masyarakat dan pelaku usaha. DPRD mendesak PLN memperkuat mitigasi dan menyiapkan solusi agar gangguan tak berlarut-larut.
Fisdawan dan DWP Sekretariat DPRD Kalteng mengunjungi Museum Batik Indonesia untuk mengenal lebih dalam sejarah dan filosofi kain tradisional sekaligus mendorong pelestarian budaya.
DPRD Kalteng mengingatkan pentingnya respons cepat dalam menangani karhutla sejak dini, terutama di tengah meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono. Menyoroti kemunculan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Barito.
Komisi II DPRD Kalteng meninjau pelaksanaan CSR, kemitraan dengan masyarakat, hingga kesiapsiagaan perusahaan perkebunan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bartim
DPRD Kalteng mendesak investigasi menyeluruh atas dugaan keracunan penerima Program MBG di Seruyan. Jika terbukti terjadi kelalaian, dapur penyedia diminta dievaluasi hingga dikenai sanksi tegas.
DPRD Kalteng menyetujui rencana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi agen penyalur barang bersubsidi. Namun, program ini dituntut berjalan profesional dan transparan agar tepat sasaran.
DPRD Kalteng meminta pemerintah memprioritaskan anggaran penanggulangan karhutla agar penanganan bencana dapat berjalan optimal tanpa terkendala keterbatasan dana.
DPRD Kalteng mendorong Bank Kalteng memperkuat bisnis dan layanan agar semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
BUMD di Kalimantan Tengah didorong menjadi penggerak ekonomi daerah dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi bisnis agar mampu meningkatkan PAD.
Faridawaty Darland Atjeh mengajak masyarakat menjadikan HUT ke-24 Kabupaten Katingan sebagai momentum memperkuat persatuan dan mempercepat pembangunan daerah.
DPRD Kalteng menghormati proses hukum atas sengketa lahan yang mencakup kawasan Kantor DPRD dan Monumen Tugu Soekarno serta menyerahkan penyelesaiannya kepada mekanisme hukum yang berlaku.
Faridawaty Darland Atjeh mengajak masyarakat mewaspadai penyakit saat musim kemarau dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat demi menjaga kondisi tubuh.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan Palangka Raya yang semakin maju, nyaman, dan sejahtera di usia ke-69.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah. Meminta aparat penegak hukum dan pihak berwenang, menindak tegas perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran lahan, di tengah meningkatnya kejadian
Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong menegaskan Ritual Tiwah merupakan warisan leluhur yang harus terus dijaga sebagai identitas budaya Dayak dan diwariskan kepada generasi penerus.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh mengajak seluruh pihak memperkuat langkah antisipasi sejak dini untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau.
DPRD Kalteng menyebut pembangunan Jalan Cempaka Mulia–Kampung Melayu mulai ditangani bertahap. Tahun ini, Pemprov Kalteng mengalokasikan Rp2,5 miliar untuk pembangunan lima unit box culvert.
DPRD Kalteng memastikan perbaikan Jalan HM Arsyad di Kabupaten Kotawaringin Timur segera dimulai. Pemprov Kalteng telah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar dan proyek kini memasuki tahap lelang.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyorot tajam kondisi peredaran narkoba di Kalimantan Tengah kini menjadi ancaman bagi generasi muda. Tidak hanya menyasar kawasan perkotaan
Komisi III DPRD Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menyiapkan kantor sementara bagi Satuan Tugas Badan Gizi Nasional (BGN) guna mendukung kelancaran pelaksanaan
DPRD Kalimantan Tengah mendorong budaya peduli lingkungan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat agar pembangunan daerah tetap berkelanjutan dan tidak mengorbankan kelestarian alam.
DPRD Kalteng menilai panen raya padi di Kapuas menjadi bukti besarnya potensi pertanian daerah sekaligus memperkuat komitmen mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
DPRD Kalimantan Tengah mendorong penguatan kapasitas PMI agar pelayanan kemanusiaan semakin profesional, cepat, dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dinilai menjadi momentum meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan di Kalteng
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto. Menilai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis online mampu meminimalkan potensi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik
DPRD Kalteng mengajak masyarakat mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan akurat agar menjadi dasar perencanaan pembangunan yang efektif dan sesuai kebutuhan.
DPRD Kalteng mengawal aspirasi penambang rakyat hingga ke pemerintah pusat. Upaya tersebut membuka peluang penyederhanaan perizinan WPR dan IPR demi kepastian hukum serta kemudahan berusaha.
DPRD Kalteng mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam menyelamatkan korban TPPO asal Barsel sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja nonprosedural di luar negeri.
Penguatan PAD dinilai menjadi kunci memperluas ruang fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
DPRD Kalteng menaruh perhatian terhadap kerusakan box culvert di ruas Trans Kalimantan dan mendorong penanganan cepat serta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur jalan nasional.
Ambruknya box culvert di Trans Kalimantan memicu DPRD Kalteng mendesak BPJN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jembatan dan box culvert demi menjamin keselamatan serta kelancaran transportasi.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Noor Fazariah Kamayanti berharap Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Pulang Pisau menjadi momentum untuk melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Purdiono meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membangun rumah sakit rujukan tipe B di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai upaya mem