PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur dan Murung Raya, Yetro Midel Yoseph, menyoroti cepat habisnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar di sejumlah SPBU di Kabupaten Murung Raya.
Ia menilai, cepat habisnya BBM bersubsidi ini bukan sekadar masalah kurangnya suplai, melainkan dampak dari kuota terbatas yang diperparah oleh maraknya praktik pelangsir serta jauhnya rentang distribusi.
”Sebenarnya kurang suplai itu relatif. Yang jadi persoalan selalu itu kan yang subsidi, karena sifatnya jelas terbatas,” ujar Yetro saat diwawancarai awak media di Gedung Komisi DPRD Kalteng, Senin (7/9/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng ini menjelaskan bahwa keluhan kelangkaan selalu merujuk pada jenis Pertalite dan Biosolar, sementara pasokan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Dex terpantau aman.
Keterbatasan kuota BBM bersubsidi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pihak sebagai celah bisnis yang menguntungkan.
“Masyarakat ikut mengantre bukan dalam kapasitas keperluan pribadi, tapi untuk melansir atau mengecer lagi sebagai usaha. Sepanjang itu masih ada, barang pasti (terasa) kurang,” tegasnya.
Suburnya praktik pelangsiran ini, lanjut Yetro, juga tidak lepas dari kebiasaan masyarakat pengguna kendaraan yang menginginkan kepraktisan.
Banyak warga yang akhirnya memilih membeli BBM di tingkat pengecer pinggir jalan karena enggan berpanas-panasan dan antre berjam-jam di SPBU.
“Masyarakat kadang berasumsi, daripada antre panjang, mending beli di luar. Padahal harga di luar itu dinamis dan pasti berbeda karena didapat dari pihak kedua atau ketiga,” jelas Yetro.
Pada akhirnya, Politisi PDIP-P menyebut, masyarakat terbiasa mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli di eceran karena tidak sanggup menghadapi antrean di SPBU yang jatahnya pun dibatasi. (her)
