Kebakaran pemukiman di Kota Palangka Raya masih menjadi perhatian. Terutama dengan korsleting listrik yang disebut menjadi salah satu penyebab dominan kejadian kebakaran.
LAKPESDAM NU Kota Palangka Raya bertandang ke Komisi I DPRD guna menyinergikan kajian strategis pembangunan SDM dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya segera mencairkan honor para relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya ditargetkan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2027. Jika pada tahun anggaran 2026 PAD berada di angka sekitar Rp359 miliar, maka pada 2027 ditarg
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi. Memantau langsung kondisi pelayanan kesehatan di Puskesmas Menteng. Termasuk layanan bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap akibat karhutla.
Pemadaman listrik yang masih terus terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya di Kota Palangka Raya menuai sorotan dari Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Noor Fazariah Kamayanti, mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai Pancasila pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya. Mengusulkan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah
DPRD Kota Palangka Raya menyebut, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp2 miliar. Melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026.
Langkah Puskesmas Menteng, Kota Palangka Raya, menyediakan fasilitas Rumah Oksigen mendapat apresiasi dari anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim.
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan pembangunan ruas Jalan Sampit–Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis (1/10/2026).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalteng Freddy Ering sepakat dengan Kepala DLH Kalteng bahwa penanganan karhutla kawasan hutan merupakan tanggung jawab penuh Kementerian Kehutanan.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh menekankan bahwa pengamalan Sila Keadilan Sosial Pancasila harus diwujudkan secara nyata melalui pemenuhan layanan dasar masyarakat.
Bantuan pangan bersubsidi lewat program pasar murah nilainya besar dan harus sampai ke tangan yang berhak. Karena itulah, data siapa saja yang menerimanya wajib dicatat secara terbuka, lengkap, dan bi
Komisi III DPRD Kalteng mendesak pemerintah daerah menyiagakan stok obat ISPA, tabung oksigen, dan masker di seluruh faskes guna mengantisipasi lonjakan kasus akibat kabut asap karhutla.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Seruyan, menggelar rapat paripurna di Aula Gedung DPRD. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo dan wakil ketua II Muhtad
DPRD dan Pemprov Kalteng menyepakati Perubahan APBD TA 2026 dengan proyeksi belanja sebesar Rp5,58 triliun guna menyesuaikan dinamika kebutuhan pembangunan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran mendesak agar pemerintah dan pihak manajemen segera menyelesaikan kewajiban finansial kepada para pekerja terdampak.
Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggabungkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2027, mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Tengah.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, membantah keras pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalteng
Rencana Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhammad Reza Prabowo, mengaudit serta mengevaluasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di jenjang SMA, SMK
Kebutuhan anggaran pembangunan di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus meningkat setiap tahunnya.Anggota DPRD Kalteng, Purdiono. Menyayangkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang just
Langkah tegas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal melakukan tera ulang jembatan timbang milik PT Batubara Duaribu (BDA) di Desa Buntok Baru, Kecamatan Teweh Selatan, mendapat apresiasi positif
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menilai rencana pemerintah pusat membuka rekening bagi penerima bantuan sosial merupakan langkah positif untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasara
Anggota DPRD Kalteng Ampera AY Mebas mendorong Pemprov Kalteng dan sektor swasta melanjutkan penyaluran air bersih bagi warga terdampak kemarau di Kabupaten Barito Timur.
Banggar DPRD Kota Palangka Raya merekomendasikan Pemko memprioritaskan alokasi anggaran penanggulangan bencana dan karhutla pada Perubahan APBD 2026 menyusul cuaca ekstrem.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara berkolaborasi dengan tim penyusun, dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Kalimantan Tengah, menggelar uji publ
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara menerima penyaluran bantuan resmi, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng).
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Seruyan. Terutama di Kecamatan Seruyan Raya.
DPRD Kota Palangka Raya mengapresiasi kinerja Pemko Palangka Raya yang berhasil menindaklanjuti penyelesaian kerugian daerah hingga 93 persen pada Semester I Tahun 2026.
Menggelar reses selama enam hari di Dapil I Kecamatan Siang Selatan, Anggota DPRD Murung Raya Rejikinnor menampung keluhan warga terkait air bersih hingga pelebaran jalan.
DPRD Palangka Raya meminta pemerintah memprioritaskan warga usia produktif di bawah 40 tahun serta memberikan pelatihan dasar dalam perekrutan relawan karhutla.
Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi
Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya menyediakan pasokan air untuk mendukung operasional Satgas Karhutla yang menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kota Palangka Raya.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mendesak pemerintah agar memberikan perhatian serius dan apresiasi nyata kepada para relawan yang berada di garis depan dalam memadamkan keba
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembiaya
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung percepatan realisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna memperluas jangkauan Program Makan Ber
DPRD Kalteng mendesak Pertamina menormalisasi pasokan BBM sesuai kuota di Palangka Raya setelah antrean SPBU memicu lonjakan harga Pertalite eceran hingga Rp18.000 per liter.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Dina Maulidah secara langsung memberikan materi pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) di Akademi Kebidanan (Akbid) Muru
DPRD Kota Palangka Raya menyoroti fenomena antrean panjang SPBU akibat maraknya aksi pelangsir serta melonjaknya harga BBM eceran hingga Rp18.000 per liter.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari keterbatasan anggaran operasional, kerusakan sarana pemadaman hingga rendahnya pa
DPRD Kota Palangka Raya mendorong penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama masa tanggap darurat dikawal ketat supaya berdampak terhadap penanganan di lapangan. Serapa
Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya kembali menjadi perhatian karena diduga dimanfaatkan oleh pelangsir BBM yang membeli bahan bakar dalam jumlah besar untuk dijual kembali d
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027, diproyeksikan mengalami defisit anggaran hingga lebih dari Rp350 miliar.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Menyoroti tajam tren peningkatan angka kemiskinan di wilayahnya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Mewanti-wanti akan memangkas anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang berkinerja buruk, dan menyumbang Sisa Lebih Pembiayaan Angg
Menyoroti dampak kabut asap karhutla yang kian memburuk, DPRD Kota Palangka Raya mendesak pemerintah dan seluruh pihak untuk mengutamakan perlindungan kesehatan serta keselamatan masyarakat.
DPRD Kalteng memastikan pembahasan RAPBD 2027 berjalan sesuai prosedur dengan fokus memperkuat kapasitas fiskal dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah efisiensi anggaran.
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut.
Menyikapi wafatnya Ketua TSAK Palangka saat penanganan karhutla, DPRD Kalteng meminta relawan usia rentan tidak ditugaskan di garis depan pemadaman dan digeser ke peran pengawasan.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya tidak hanya membutuhkan kesiapan personel dan armada pemadam. Ketersediaan dan kelancaran pengisian bahan bakar minyak (BBM) juga
Banggar DPRD Kabupaten Seruyan dan TAPD membahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 dengan fokus penyesuaian angka SILPA hasil audit BPK serta pemenuhan belanja wajib pegawai.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menitikberatkan penggunaan anggaran pada program prioritas daerah, pemenuhan belanja wajib, serta peningkatan
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti perubahan warna air Sungai Sekonyer di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang diduga berkaitan dengan aktivitas Pe
Pengalaman menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap sepanjang 2026 ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun kebijakan penanganan karhutla t
Upaya Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat terdampak kabut asap mendapat apresiasi dari Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu.
Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Tengah mendapat perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Dewan meminta pemerintah bersama pihak terkait, segera
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari. Meminta perusahaan, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit, turut berkontribusi membantu masyarakat dalam penanganan kebakaran huta
Pemandangan antrean kendaraan yang meluber hingga memakan badan jalan demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menghiasi sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya di Tengah kepungan kabu
Fenomena antrean panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya beberapa hari belakangan memicu keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan T
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didorong untuk segera melakukan intervensi guna menghidupkan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seru
Menanggapi krisis air bersih akibat kemarau di Kotim dan Seruyan, DPRD Kalteng mendorong percepatan pembangunan sumur bor dalam serta penguatan distribusi bantuan air.
DPRD Seruyan mendesak Pemkab segera menaikkan status penanganan dari siaga menjadi tanggap darurat karhutla akibat pekatnya kabut asap yang mengancam kesehatan warga.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) menargetkan pengesahan Raperda Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan selesai pada Desember mendatang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memproyeksikan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mencapai lebih dari Rp5,315 triliun, sementara belanja daerah diperkirakan menembus Rp5,5
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah. Menyoroti persoalan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saat melaksanakan reses di sejumlah wilayah Kabupaten Katinga
Harapan masyarakat di pelosok Kabupaten Barito Selatan dalam menikmati akses internet cepat lewat program perangkat satelit Starlink dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ternyata belum sepenuhny
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Warga diimbau tidak bersikap acuh ketika terjadi karhutla, khususnya d
Krisis air bersih menjadi keluhan utama masyarakat yang disampaikan kepada Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, saat melaksanakan reses di Kabupaten Murung Raya.
Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kota Palangka Raya terus menjadi sorotan serius. Di tengah cuaca ekstrem yang memicu kerawanan, langkah mitigasi dini dinilai jauh lebih krusial daripad
Bamus DPRD Kalteng dan Pemprov Kalteng menggelar rapat gabungan untuk menyusun jadwal kerja Masa Persidangan I Tahun 2026, termasuk pembahasan APBD Perubahan dan aturan pengusulan pokir.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery. Meminta Dinas Pertanian setempat memperkuat pendampingan kepada petani, guna mengurangi risiko kerugian akibat musim kemarau yang tengah berla
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Yetro M. Yoseph. Menyoroti keras kualitas pengerjaan proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Barito Selatan (Barsel).
DPRD Kalteng menyoroti kelangkaan BBM subsidi di Murung Raya akibat kuota terbatas yang dimanfaatkan pelangsir dan tingginya ketergantungan warga pada pedagang eceran.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengapresiasi capaian Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya yang berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang Malam Apresiasi Pemerintah
Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangka Raya meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2026–2045
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palangka Raya mendorong keterlibatan lebih besar perusahaan swasta dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng), Junaidi. Meminta pemerintah segera turun tangan menyelesaikan berbagai keluhan warga.
Minimnya realisasi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah, yang baru menyentuh angka 38 persen hingga Agustus 2026 menjadi sorotan pihak legislatif.
Banyak pekerja di wilayah konstituen Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan akibat tertundanya penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)
Pimpinan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menemui anggota DPR RI asal Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie. Untuk menyampaikan beragam persoalan yang tengah dihadapi daerah.
Transformasi birokrasi tidak hanya berbicara tentang perubahan sistem, penyederhanaan prosedur dan peningkatan kualitas pelayanan saja. Tapi lebih dari itu, transformasi birokrasi juga harus diikuti
Realisasi keuangan Kalteng baru mencapai 38 persen hingga Agustus 2026. DPRD Kalteng meminta Pemprov mempercepat lelang proyek untuk mendorong serapan anggaran dan menggerakkan ekonomi daerah.
DPRD Kalteng menyoroti maraknya PHK dan karyawan yang dirumahkan akibat penerapan RKAB perusahaan. Disnaker didesak segera mendata pekerja terdampak dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Penundaan Perda pembakaran lahan membuat masyarakat adat membutuhkan solusi alternatif untuk membuka lahan pertanian secara aman tanpa memicu karhutla.
Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kota Palangka Raya dinilai perlu terus diperkuat. Kesiapsiagaan, pengawasan, serta koordinasi antarpihak menjadi langkah penting untuk mencegah
Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong. Mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng, menyusul semakin pekatnya kabut asap yang
Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangka Raya, menyoroti realisasi APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026 yang hingga akhir Juli baru mencapai 48,55 persen, dari target pendapatan daerah
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Abdul Hafid. Menegaskan bahwa himpitan ekonomi tidak boleh merampas hak anak untuk merajut masa depan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Barito Utara, H Taufik Nugraha, melayangkan apresiasi tinggi atas kesigapan semua pihak, dalam menanggulan
Abdul Hafid menilai Sekolah Rakyat harus menjadi ruang bagi anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan, pendampingan, dan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. I
DPRD Kota Palangka Raya menyoroti kesiapan layanan kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).v
Kembalinya aktivitas sepak bola profesional di Kalimantan Tengah, Isenmulang Kalteng FC. Mendapat sambutan positif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya.
DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyerahan rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan dari pemerintah daerah serta Raperda inisiatif DPRD yang
Karhutla kembali mengancam Kalteng di tengah kemarau panjang. DPRD Kalteng meminta pelaku pembakaran lahan sengaja diproses hukum untuk memberikan efek jera.
Ketua Komisi I DPRD Murung Raya Rejikinoor berharap Pemerintah Kabupaten Murung Raya khususnya pihak Dinas Kesehatan dan RSUD Puruk Cahu menyiapkan layanan kesehatan untuk terdampak karhutla.
Kabut asap yang berlangsung lebih dari sebulan berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan. DPRD Murung Raya meminta pemerintah memperkuat kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Kondisi kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Barito Utara kian pekat, dan memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat.
Suara lantang datang dari jajaran legislatif Kabupaten Murung Raya. Anggota DPRD setempat, Rejikinoor, mendesak Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk memperbanyak dan memperluas jangkauan program pel
Faridawaty Darland Atjeh menyerap aspirasi SMKN 5 Palangka Raya terkait kebutuhan ruang kelas, pagar, hingga sarana praktik untuk mendukung keterampilan siswa.
Jalan Simpang Sepaku-Simpang Perigi menjadi akses vital bagi warga di empat kecamatan di Lamandau. DPRD Kalteng berharap pembangunan sepanjang sekitar 15 kilometer itu tuntas tepat waktu
Warga Palangka Raya mengusulkan penguatan fasilitas kesehatan, mulai pembangunan Pustu di Jalan Tampung Penyang II hingga penambahan lahan parkir sejumlah puskesmas.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Jiham Nur, menyatakan komitmen kuatnya untuk mendukung penuh pelaksanaan Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT) VII.
DPRD Kalteng meminta dana BTT sekitar Rp70 miliar disiapkan dan dapat dicairkan cepat untuk mengantisipasi meluasnya karhutla di tengah puncak musim kemarau.
Peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dinilai perlu terus diperkuat. Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Rejikinoor, mendorong pemerintah daerah memperbanyak program pelatihan kerja yang sesuai
