NANGA BULIK,PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau meminta pemerintah pusat segera menurunkan bantuan helikopter pemadam (water bombing). Pasalnya, tim darat kewalahan menjangkau titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap pekat di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto, mengungkapkan bahwa upaya pemadaman oleh pemerintah daerah bersama tim gabungan sebenarnya sudah berjalan maksimal. Namun, kendala akses dan keterbatasan sarana membuat titik api di pedalaman sulit dipadamkan.
“Kemampuan tim pemadam api kita sangat terbatas, baik dari segi personel maupun anggaran. Kita tidak bisa menjangkau titik api yang tidak memiliki akses jalan. Untuk wilayah yang di luar jangkauan, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Herianto di Nanga Bulik, Selasa (20/10/2026).
Ia menegaskan, kondisi kabut asap saat ini kian memprihatinkan dan merugikan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, penanganan udara menjadi solusi mendesak agar titik api tidak makin meluas.
“Terkhusus untuk pemerintah pusat, agar bisa menurunkan bantuan water bombing untuk kebakaran di hutan yang tidak bisa ditangani oleh tim darat,” ujarnya.
Herianto juga meminta Dinas Pendidikan setempat tetap memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi kesehatan anak-anak dari paparan udara buruk.
Selain itu, ia mengingatkan para pengendara agar lebih waspada saat melintas di jalan raya karena jarak pandang menyempit akibat asap tebal.
“Bagi pengguna kendaraan agar berhati-hati berkendara terkait jarak pandang kabut yang sangat pekat guna menghindari kecelakaan. Kepada masyarakat, mari kita hindari membakar dan menyalakan api yang berpotensi memicu kebakaran,” pungkas Herianto. (bib/hnd)
NANGA BULIK,PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau meminta pemerintah pusat segera menurunkan bantuan helikopter pemadam (water bombing). Pasalnya, tim darat kewalahan menjangkau titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap pekat di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto, mengungkapkan bahwa upaya pemadaman oleh pemerintah daerah bersama tim gabungan sebenarnya sudah berjalan maksimal. Namun, kendala akses dan keterbatasan sarana membuat titik api di pedalaman sulit dipadamkan.
“Kemampuan tim pemadam api kita sangat terbatas, baik dari segi personel maupun anggaran. Kita tidak bisa menjangkau titik api yang tidak memiliki akses jalan. Untuk wilayah yang di luar jangkauan, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Herianto di Nanga Bulik, Selasa (20/10/2026).
Ia menegaskan, kondisi kabut asap saat ini kian memprihatinkan dan merugikan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, penanganan udara menjadi solusi mendesak agar titik api tidak makin meluas.
“Terkhusus untuk pemerintah pusat, agar bisa menurunkan bantuan water bombing untuk kebakaran di hutan yang tidak bisa ditangani oleh tim darat,” ujarnya.
Herianto juga meminta Dinas Pendidikan setempat tetap memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi kesehatan anak-anak dari paparan udara buruk.
Selain itu, ia mengingatkan para pengendara agar lebih waspada saat melintas di jalan raya karena jarak pandang menyempit akibat asap tebal.
“Bagi pengguna kendaraan agar berhati-hati berkendara terkait jarak pandang kabut yang sangat pekat guna menghindari kecelakaan. Kepada masyarakat, mari kita hindari membakar dan menyalakan api yang berpotensi memicu kebakaran,” pungkas Herianto. (bib/hnd)
