DPRD Lamandau Jadwalkan RDP soal Plasma PT SMG dan PT GCM

NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Upaya mediasi tuntutan kebun plasma 20 persen antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lamandau dengan PT Sumber Mahardika Graha (SMG) dan PT Graha Cakra Mulia (GCM) berakhir tanpa kesepakatan.

Menyikapi kebuntuan tersebut, DPRD Kabupaten Lamandau menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (17/11).

Sekretaris Dewan DPRD Lamandau, Yosep, membenarkan agenda tersebut. RDP ini merupakan tindak lanjut dari rapat internal DPRD pada 13 November 2026.

“Benar, besok akan dilaksanakan RDP terkait tuntutan warga,” kata Yosep saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

RDP dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamandau. Legislatif akan meminta penjelasan komprehensif dari pemerintah daerah serta pihak perusahaan mengenai kewajiban plasma yang dinilai mangkrak selama 12 tahun.

Baca Juga :  Sepakat, Tahun 2022 Gaji Kades dan Perangkat Desa Dibayar per Bulan

Perwakilan masyarakat adat mendesak kedua perusahaan segera menuntaskan hak warga. Forum RDP diharapkan mampu menguak duduk perkara sekaligus mendorong solusi konkret atas konflik agraria yang telah berlangsung lama ini.(bib)

NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Upaya mediasi tuntutan kebun plasma 20 persen antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lamandau dengan PT Sumber Mahardika Graha (SMG) dan PT Graha Cakra Mulia (GCM) berakhir tanpa kesepakatan.

Menyikapi kebuntuan tersebut, DPRD Kabupaten Lamandau menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (17/11).

Sekretaris Dewan DPRD Lamandau, Yosep, membenarkan agenda tersebut. RDP ini merupakan tindak lanjut dari rapat internal DPRD pada 13 November 2026.

Electronic money exchangers listing

“Benar, besok akan dilaksanakan RDP terkait tuntutan warga,” kata Yosep saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

RDP dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamandau. Legislatif akan meminta penjelasan komprehensif dari pemerintah daerah serta pihak perusahaan mengenai kewajiban plasma yang dinilai mangkrak selama 12 tahun.

Baca Juga :  Sepakat, Tahun 2022 Gaji Kades dan Perangkat Desa Dibayar per Bulan

Perwakilan masyarakat adat mendesak kedua perusahaan segera menuntaskan hak warga. Forum RDP diharapkan mampu menguak duduk perkara sekaligus mendorong solusi konkret atas konflik agraria yang telah berlangsung lama ini.(bib)

Terpopuler

Artikel Terbaru