NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – DPRD Kabupaten Lamandau menyampaikan enam usulan strategis untuk menyelesaikan konflik pembangunan kebun plasma antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lamandau dengan PT Sumber Mahardika Graha (SMG) dan PT Graha Cakra Mulia (GCM).
Usulan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat di gedung DPRD Lamandau, Selasa (17/11).
Ketua DPRD Lamandau, Herianto, meminta Pemerintah Kabupaten Lamandau segera membentuk tim penyelesaian tuntutan dan mengaktifkan kembali tim penyelesaian konflik sosial. Langkah ini ditujukan untuk menengahi perbedaan pandangan serta data antara masyarakat dan perusahaan.
“Tim tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara masyarakat dan perusahaan, termasuk terkait data serta penerapan regulasi yang menjadi dasar tuntutan,” kata Herianto.
Selain pembentukan tim, DPRD menekankan perlunya verifikasi data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) untuk lahan seluas 549 hektare. Perusahaan menyatakan kesanggupan membangun kebun tersebut, namun meminta bantuan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan.
Meski ada progres, RDP belum mencapai kesepakatan menyeluruh. Perusahaan menolak tuntutan kompensasi yang diajukan masyarakat untuk periode 2022 hingga 2026.
DPRD Lamandau memberikan tenggat waktu selama 14 hari kerja bagi tim untuk melaporkan pelaksanaan rekomendasi. Harapannya, langkah ini mampu menghasilkan solusi adil bagi seluruh pihak yang bersengketa.(bib)
NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – DPRD Kabupaten Lamandau menyampaikan enam usulan strategis untuk menyelesaikan konflik pembangunan kebun plasma antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lamandau dengan PT Sumber Mahardika Graha (SMG) dan PT Graha Cakra Mulia (GCM).
Usulan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat di gedung DPRD Lamandau, Selasa (17/11).
Ketua DPRD Lamandau, Herianto, meminta Pemerintah Kabupaten Lamandau segera membentuk tim penyelesaian tuntutan dan mengaktifkan kembali tim penyelesaian konflik sosial. Langkah ini ditujukan untuk menengahi perbedaan pandangan serta data antara masyarakat dan perusahaan.
“Tim tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara masyarakat dan perusahaan, termasuk terkait data serta penerapan regulasi yang menjadi dasar tuntutan,” kata Herianto.
Selain pembentukan tim, DPRD menekankan perlunya verifikasi data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) untuk lahan seluas 549 hektare. Perusahaan menyatakan kesanggupan membangun kebun tersebut, namun meminta bantuan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan.
Meski ada progres, RDP belum mencapai kesepakatan menyeluruh. Perusahaan menolak tuntutan kompensasi yang diajukan masyarakat untuk periode 2022 hingga 2026.
DPRD Lamandau memberikan tenggat waktu selama 14 hari kerja bagi tim untuk melaporkan pelaksanaan rekomendasi. Harapannya, langkah ini mampu menghasilkan solusi adil bagi seluruh pihak yang bersengketa.(bib)