TAMIANG LAYANG, PROKALTENG.CO– Pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama DPRD setempat mulai tancap gas mematangkan rencana anggaran untuk tahun 2027. Sinergi ini diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang berlangsung di Hotel Novotel Jakarta pada 5 hingga 8 November 2026.
Bupati Barito Timur, M. Yamin, membuka kegiatan tersebut bersama Ketua DPRD, Nursulistio, dan Rektor Universitas Respati Indonesia, Prof. Dr. Cicilia Windiyaningsih. Pertemuan ini bertujuan memastikan perencanaan anggaran daerah benar-benar terintegrasi dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam forum tersebut, peserta mendalami hubungan strategis antara pokok pikiran DPRD dengan target pembangunan daerah serta kapasitas fiskal. Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri, Dr. Hari Nur Cahya Murni, menekankan pentingnya sinkronisasi dokumen mulai dari RKPD hingga RAPBD.
“Keselarasan ini menjadi kunci, agar setiap program pembangunan memiliki napas kesinambungan dengan sokongan anggaran yang terukur,” ujar Hari Nur Cahya Murni dalam penjelasannya.
Selain perencanaan, bimtek juga menyoroti penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan anggaran. Kepala Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Boyke Martz Siagian, memberikan materi mendalam mengenai mekanisme pelaporan pertanggungjawaban APBD yang akuntabel. (hen/hnd)
TAMIANG LAYANG, PROKALTENG.CO– Pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama DPRD setempat mulai tancap gas mematangkan rencana anggaran untuk tahun 2027. Sinergi ini diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang berlangsung di Hotel Novotel Jakarta pada 5 hingga 8 November 2026.
Bupati Barito Timur, M. Yamin, membuka kegiatan tersebut bersama Ketua DPRD, Nursulistio, dan Rektor Universitas Respati Indonesia, Prof. Dr. Cicilia Windiyaningsih. Pertemuan ini bertujuan memastikan perencanaan anggaran daerah benar-benar terintegrasi dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam forum tersebut, peserta mendalami hubungan strategis antara pokok pikiran DPRD dengan target pembangunan daerah serta kapasitas fiskal. Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri, Dr. Hari Nur Cahya Murni, menekankan pentingnya sinkronisasi dokumen mulai dari RKPD hingga RAPBD.
“Keselarasan ini menjadi kunci, agar setiap program pembangunan memiliki napas kesinambungan dengan sokongan anggaran yang terukur,” ujar Hari Nur Cahya Murni dalam penjelasannya.
Selain perencanaan, bimtek juga menyoroti penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan anggaran. Kepala Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Boyke Martz Siagian, memberikan materi mendalam mengenai mekanisme pelaporan pertanggungjawaban APBD yang akuntabel. (hen/hnd)
