PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, membantah keras pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalteng tetap berjalan normal di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Purdiono menegaskan bahwa kondisi riil di lapangan justru menunjukkan warga sedang menghadapi tekanan berat akibat rentetan bencana, mulai dari kemarau panjang, krisis air bersih, hingga kepungan kabut asap pekat.
Purdiono menilai indikator “normal” yang disampaikan BNPB ke tingkat pusat tidak mencerminkan penderitaan warga di lapangan, terutama sektor pertanian dan perekonomian lokal yang lumpuh akibat kekeringan. Â Menurutnya, masyarakat terpaksa beraktivitas bukan karena situasi aman, melainkan demi bertahan hidup.
“Ya iyalah, karena masyarakat (beraktivitas,red) masih ingin hidup. Kalau dikatakan masyarakat hidup normal ya tentu saja ada ukurannya. Sekarang ukurannya apa?” tegas Purdiono dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).
Ia menekankan bahwa laporan kondisi normal yang disampaikan kepada Presiden sangat bertolak belakang dengan fakta yang dihadapi korban karhutla di daerah-daerah terdampak.
“Justru menurut saya itu benar-benar bertolak belakang yang dikatakan normal. Saya menolak dikatakan (kehidupan normal di tengah kabut asap). Kasihan masyarakat yang jadi korban, karena kita tidak melihat, mendengar di daerah-daerah seperti apa keadaan sekarang,” kata Purdiono.
Purdiono meminta pemerintah pusat tidak sekadar memberikan klaim sepihak dari permukaan, melainkan segera menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi dampak bencana ini.
Ia juga memperingatkan adanya potensi gejolak sosial jika permasalahan air bersih dan kabut asap ini dibiarkan tanpa penanganan serius.
“Jadi kita harap pemerintah tidak hanya menyampaikan normal, tapi bagaimana jalan keluarnya. Kalau sampai ini terjadi berlarut-larut, ini akan terjadi chaos nanti,” ujarnya.
Sanggahan keras dari legislatif daerah ini muncul merespons laporan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
Diketahui, dalam laporan tersebut, Suharyanto mengklaim bahwa roda kehidupan dan aktivitas harian masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tidak terganggu, kecuali pada moda transportasi udara.
“Kami pastikan roda kehidupan masyarakat ini berjalan normal. Jadi lalu lintas, toko-toko, rumah makan dan lain sebagainya juga biasa Bapak Presiden, tidak ada yang terganggu. Hanya memang untuk keluar masuk khususnya di Kalteng dan Kalbar ini yang sedikit terganggu,” kata Suharyanto.
Suharyanto tidak menampik keberadaan asap tebal di kedua provinsi tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa tebalnya asap disebabkan oleh terkendalanya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akibat terbatasnya jarak pandang penerbangan.
“Meskipun tinggal 209,78 hektar di seluruh Sumatera dan Kalimantan yang sekarang terbakar, ini kelihatannya sudah sangat sedikit. Tetapi karena OMC, terutama di Kalteng, Kalbar ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Sehingga mengakibatkan asapnya cukup tebal, Bapak Presiden,” ujar Suharyanto saat itu.
Pihak BNPB menyatakan terus mengupayakan penanganan secara maksimal dan memperkirakan fenomena karhutla ini baru dapat tuntas sepenuhnya antara pertengahan Oktober hingga November 2026.
“Kami akan terus melaksanakan kegiatan dengan maksimal. Kami yakinkan ini akan berakhir paling cepat pertengahan Oktober 2026 dan paling lambat minggu ketiga November 2026,” kata Suharyanto. (her)
