Antrean BBM saat Kabut Asap, Anggota DPRD Kalteng Tuntut Intervensi Cepat Pemerintah

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemandangan antrean kendaraan yang meluber hingga memakan badan jalan demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menghiasi sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya di Tengah kepungan kabut asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kondisi ini memicu desakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) agar pemerintah segera turun tangan.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh pasif melihat fenomena penumpukan kendaraan yang berpotensi melumpuhkan aktivitas dan mobilitas warga tersebut.  Ia meminta adanya transparansi terkait kendala distribusi sekaligus tindakan pencegahan agar krisis ini tidak terus berulang.

“Kalau supaya tidak semakin lama antre atau mengantisipasi berbagai ini, kita imbau kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah secepatnyalah supaya tidak terjadi seperti yang kemarin,” ucap politikus Partai Golkar tersebut, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga :  Reses di Desa, Masyarakat Usulkan Bantuan Bibit Ternak Sapi dan Babi

Nafsiah memperingatkan agar pemerintah bergerak lebih cepat sebelum antrean panjang BBM ini mewabah ke daerah-daerah lain di Kalteng.

“Kita berharap langkah-langkah antisipatif dari pemerintah supaya segera. Jangan sampai terlanjur di mana-mana,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti manajemen penyaluran BBM sebagai akar masalah yang harus segera dibenahi. Nafsiah menilai bahwa ketersediaan stok antar-SPBU harus dijaga keseimbangannya.

Disparitas pasokan, di mana satu titik memiliki stok sementara titik lain kosong, menjadi pemicu utama konsentrasi massa di SPBU tertentu.

Electronic money exchangers listing

“Distribusinya itu secara berkeadilan. Nah, itu bisa kita menghindarinya jangan di sini ada, di sana enggak ada. Itu bisa terjadi penumpukan,” papar Nafsiah.

Di sisi lain, di tengah kritiknya terhadap sistem distribusi, Nafsiah turut menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Palangka Raya yang merencanakan pembuatan jalur antrean khusus bagi pengemudi ojek online (ojol), penyandang disabilitas, dan kelompok lanjut usia (lansia).

Baca Juga :  Bryan Iskandar Dorong Pemuda Kalteng Jadi Agen Perubahan Sosial dan Ekonomi

“Nah, bagus. Itu kita apresiasi. Kalau itu kita rasa efektif, ya baguslah diterapkan,” pungkasnya. (her)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemandangan antrean kendaraan yang meluber hingga memakan badan jalan demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menghiasi sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya di Tengah kepungan kabut asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kondisi ini memicu desakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) agar pemerintah segera turun tangan.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh pasif melihat fenomena penumpukan kendaraan yang berpotensi melumpuhkan aktivitas dan mobilitas warga tersebut.  Ia meminta adanya transparansi terkait kendala distribusi sekaligus tindakan pencegahan agar krisis ini tidak terus berulang.

“Kalau supaya tidak semakin lama antre atau mengantisipasi berbagai ini, kita imbau kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah secepatnyalah supaya tidak terjadi seperti yang kemarin,” ucap politikus Partai Golkar tersebut, Jumat (11/9/2026).

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Reses di Desa, Masyarakat Usulkan Bantuan Bibit Ternak Sapi dan Babi

Nafsiah memperingatkan agar pemerintah bergerak lebih cepat sebelum antrean panjang BBM ini mewabah ke daerah-daerah lain di Kalteng.

“Kita berharap langkah-langkah antisipatif dari pemerintah supaya segera. Jangan sampai terlanjur di mana-mana,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti manajemen penyaluran BBM sebagai akar masalah yang harus segera dibenahi. Nafsiah menilai bahwa ketersediaan stok antar-SPBU harus dijaga keseimbangannya.

Disparitas pasokan, di mana satu titik memiliki stok sementara titik lain kosong, menjadi pemicu utama konsentrasi massa di SPBU tertentu.

“Distribusinya itu secara berkeadilan. Nah, itu bisa kita menghindarinya jangan di sini ada, di sana enggak ada. Itu bisa terjadi penumpukan,” papar Nafsiah.

Di sisi lain, di tengah kritiknya terhadap sistem distribusi, Nafsiah turut menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Palangka Raya yang merencanakan pembuatan jalur antrean khusus bagi pengemudi ojek online (ojol), penyandang disabilitas, dan kelompok lanjut usia (lansia).

Baca Juga :  Bryan Iskandar Dorong Pemuda Kalteng Jadi Agen Perubahan Sosial dan Ekonomi

“Nah, bagus. Itu kita apresiasi. Kalau itu kita rasa efektif, ya baguslah diterapkan,” pungkasnya. (her)

Terpopuler

Artikel Terbaru