Warga Desa di Kapuas Keluhkan Krisis Air hingga Minim Peralatan Karhutla

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Keterbatasan akses air bersih, ancaman gagal panen, serta minimnya alat pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi aspirasi utama warga di sejumlah desa di Kabupaten Kapuas. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, saat melaksanakan reses di delapan titik baru-baru ini.

“Dari delapan titik itu, keluhan yang paling banyak pertama masalah air, kemudian gagal panen, lalu hal-hal lain yang berkaitan dengan kebakaran. Mereka juga meminta bantuan peralatan,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Muhajirin menjelaskan, pelaksanaan reses kali ini memang difokuskan pada kawasan yang membutuhkan perhatian khusus.

“Reses kemarin ada delapan titik. Fokusnya di desa-desa yang memang banyak masalah dan keluhan,” kata Muhajirin.

Baca Juga :  Pendidikan Kunci Persiapan Generasi Muda Hadapi Tantangan Masa Depan

Mengenai permasalahan air, krisis tersebut menjadi isu klasik yang paling mendominasi aspirasi warga. Karena jangkauan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum optimal di area pedesaan, masyarakat kini sangat berharap adanya dukungan pembuatan sumur bor sebagai jalan keluar.

“Untuk masalah air, selain PDAM, persoalan ini memang sudah terjadi sejak dulu. Sekarang masyarakat lebih banyak meminta bantuan sumur bor,” jelasnya.

Selain air, ancaman kebakaran turut memicu kekhawatiran warga. Mereka membutuhkan fasilitas pemadam api mandiri di tingkat desa guna mencegah titik api meluas sebelum bantuan utama tiba.

Electronic money exchangers listing

“Mereka banyak meminta peralatan pemadam. Saya juga mendorong mereka untuk bisa mengantisipasi dan menangani persoalan tersebut,” kata Muhajirin.

Baca Juga :  BNPB: Kalteng Ditetapkan Jadi Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla

Di sisi lain, terkait masalah infrastruktur atau perbaikan jalan, warga desa bersikap lebih maklum.

Menurut Muhajirin, masyarakat menyadari bahwa anggaran pemerintah daerah saat ini masih sangat terbatas dan pembangunannya masih terpusat di kawasan perkotaan.

“Kalau untuk jalan, mereka sebenarnya menyadari pemerintah kabupaten juga memiliki keterbatasan. Konsentrasi pemerintah kabupaten saat ini banyak di kota. Namun, masyarakat yakin suatu saat perhatian pemerintah akan kembali turun ke wilayah handil-handil dan gang-gang,” ungkapnya. (her)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Keterbatasan akses air bersih, ancaman gagal panen, serta minimnya alat pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi aspirasi utama warga di sejumlah desa di Kabupaten Kapuas. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, saat melaksanakan reses di delapan titik baru-baru ini.

“Dari delapan titik itu, keluhan yang paling banyak pertama masalah air, kemudian gagal panen, lalu hal-hal lain yang berkaitan dengan kebakaran. Mereka juga meminta bantuan peralatan,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Muhajirin menjelaskan, pelaksanaan reses kali ini memang difokuskan pada kawasan yang membutuhkan perhatian khusus.

Electronic money exchangers listing

“Reses kemarin ada delapan titik. Fokusnya di desa-desa yang memang banyak masalah dan keluhan,” kata Muhajirin.

Baca Juga :  Pendidikan Kunci Persiapan Generasi Muda Hadapi Tantangan Masa Depan

Mengenai permasalahan air, krisis tersebut menjadi isu klasik yang paling mendominasi aspirasi warga. Karena jangkauan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum optimal di area pedesaan, masyarakat kini sangat berharap adanya dukungan pembuatan sumur bor sebagai jalan keluar.

“Untuk masalah air, selain PDAM, persoalan ini memang sudah terjadi sejak dulu. Sekarang masyarakat lebih banyak meminta bantuan sumur bor,” jelasnya.

Selain air, ancaman kebakaran turut memicu kekhawatiran warga. Mereka membutuhkan fasilitas pemadam api mandiri di tingkat desa guna mencegah titik api meluas sebelum bantuan utama tiba.

“Mereka banyak meminta peralatan pemadam. Saya juga mendorong mereka untuk bisa mengantisipasi dan menangani persoalan tersebut,” kata Muhajirin.

Baca Juga :  BNPB: Kalteng Ditetapkan Jadi Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla

Di sisi lain, terkait masalah infrastruktur atau perbaikan jalan, warga desa bersikap lebih maklum.

Menurut Muhajirin, masyarakat menyadari bahwa anggaran pemerintah daerah saat ini masih sangat terbatas dan pembangunannya masih terpusat di kawasan perkotaan.

“Kalau untuk jalan, mereka sebenarnya menyadari pemerintah kabupaten juga memiliki keterbatasan. Konsentrasi pemerintah kabupaten saat ini banyak di kota. Namun, masyarakat yakin suatu saat perhatian pemerintah akan kembali turun ke wilayah handil-handil dan gang-gang,” ungkapnya. (her)

Terpopuler

Artikel Terbaru