DPRD Kalteng Siap Realokasi Anggaran untuk Percepat Penanganan Karhutla

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalteng menegaskan komitmennya mendukung penuh upaya Pemerintah Daerah dalam menangani semakin meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap tebal di wilayah Kalteng. Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, memastikan pihaknya siap memfasilitasi penyesuaian atau pengalihan anggaran untuk mempercepat penanganan bencana di lapangan.

“DPRD Kalteng menyatakan siap dan bersedia untuk mendukung Pemerintah Daerah, termasuk jika diperlukan adanya percepatan realokasi atau refocusing anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau pos-pos lain yang tidak mendesak, untuk dialokasikan demi penanganan darurat Karhutla ini,” ujar Arton dalam pidatonya pada rapat paripura di gedung DPRD, beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Desa Maju Butuh Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Menurut Arton, kesehatan dan keselamatan warga merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Karena itu, pengalihan dana dari sektor yang kurang strategis menjadi langkah wajib agar upaya pemadaman api dapat berjalan maksimal.

“Kehadiran negara harus dirasakan secara nyata oleh rakyat yang hari ini sedang kesulitan menghirup udara bersih,” kata Arton.

Menyikapi dukungan dari legislatif tersebut, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengungkapkan bahwa pihak eksekutif telah mengambil langkah dengan memberlakukan status tanggap darurat. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan dana BTT puluhan miliar rupiah.

“Kita sudah menetapkan status tanggap darurat (karhutla). Anggaran itu kan sebenarnya Rp72 miliar,” kata Edy usai rapat.

Terkait teknis penyaluran dana darurat tersebut, Edy menyebutkan bahwa mekanismenya akan bergantung pada pengajuan yang masuk, dengan pengawasan dan koordinasi utama berada di tangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Abdul Razak: Tumbuhkan Nilai Kepahlawanan Sebagai Modal Sosial

“Kan ada nanti usulan-usulan berapa yang digunakan, yang jelas di BPBD yang tau ya,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dana BTT murni dialokasikan untuk keperluan yang mendesak. Saat ini, pemerintah daerah sedang mendata berbagai kebutuhan krusial, termasuk untuk mendukung operasional tim satgas yang memadamkan api di lokasi kejadian.

“Nanti kita lihat juga apakah ada pengajuan dari mitra-mitra. Jadi pokonya yang berkenaan dengangan tanggap darurat karhutla,” pungkasnya. (her)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalteng menegaskan komitmennya mendukung penuh upaya Pemerintah Daerah dalam menangani semakin meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap tebal di wilayah Kalteng. Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, memastikan pihaknya siap memfasilitasi penyesuaian atau pengalihan anggaran untuk mempercepat penanganan bencana di lapangan.

“DPRD Kalteng menyatakan siap dan bersedia untuk mendukung Pemerintah Daerah, termasuk jika diperlukan adanya percepatan realokasi atau refocusing anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau pos-pos lain yang tidak mendesak, untuk dialokasikan demi penanganan darurat Karhutla ini,” ujar Arton dalam pidatonya pada rapat paripura di gedung DPRD, beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Desa Maju Butuh Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Menurut Arton, kesehatan dan keselamatan warga merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Karena itu, pengalihan dana dari sektor yang kurang strategis menjadi langkah wajib agar upaya pemadaman api dapat berjalan maksimal.

Electronic money exchangers listing

“Kehadiran negara harus dirasakan secara nyata oleh rakyat yang hari ini sedang kesulitan menghirup udara bersih,” kata Arton.

Menyikapi dukungan dari legislatif tersebut, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengungkapkan bahwa pihak eksekutif telah mengambil langkah dengan memberlakukan status tanggap darurat. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan dana BTT puluhan miliar rupiah.

“Kita sudah menetapkan status tanggap darurat (karhutla). Anggaran itu kan sebenarnya Rp72 miliar,” kata Edy usai rapat.

Terkait teknis penyaluran dana darurat tersebut, Edy menyebutkan bahwa mekanismenya akan bergantung pada pengajuan yang masuk, dengan pengawasan dan koordinasi utama berada di tangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Baca Juga :  Abdul Razak: Tumbuhkan Nilai Kepahlawanan Sebagai Modal Sosial

“Kan ada nanti usulan-usulan berapa yang digunakan, yang jelas di BPBD yang tau ya,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dana BTT murni dialokasikan untuk keperluan yang mendesak. Saat ini, pemerintah daerah sedang mendata berbagai kebutuhan krusial, termasuk untuk mendukung operasional tim satgas yang memadamkan api di lokasi kejadian.

“Nanti kita lihat juga apakah ada pengajuan dari mitra-mitra. Jadi pokonya yang berkenaan dengangan tanggap darurat karhutla,” pungkasnya. (her)

Terpopuler

Artikel Terbaru