PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos dana hibah dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Langkah tersebut diambil karena sejumlah alokasi hibah dinilai belum memenuhi ketentuan. Untuk sementara, anggaran tersebut ditangguhkan dan dialihkan ke pos belanja modal.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola anggaran daerah agar postur APBD sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 diwarnai berbagai masukan konstruktif, baik dari pihak legislatif maupun eksekutif.
Namun, kedua pihak sepakat untuk memprioritaskan penguatan belanja pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Banyak pos hibah yang tidak sesuai ketentuan akhirnya kita perbaiki. Untuk sementara anggarannya kita drop (tangguhkan), lalu kita alihkan pemanfaatannya ke dalam belanja modal untuk tahun 2027,” ujar Junaidi seusai Rapat Paripurna KUA-PPAS APBD 2027 di Palangka Raya, Selasa (18/8).
Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng ini menjelaskan, rasionalisasi anggaran hibah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dengan dialihkannya anggaran tersebut ke belanja modal, postur APBD Kalteng ke depan akan lebih diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Kalteng.
“Postur APBD kita ke depan memang lebih difokuskan pada belanja modal, khususnya dalam rangka mengakselerasi pemenuhan infrastruktur di wilayah Kalimantan Tengah,” paparnya.
Lebih lanjut, Junaidi merinci hasil pembahasan tersebut telah dituangkan dalam nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Kalteng 2027.
