DPRD Kalteng memastikan pembahasan RAPBD 2027 berjalan sesuai prosedur dengan fokus memperkuat kapasitas fiskal dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah efisiensi anggaran.
Perubahan APBD Kalteng 2026 disepakati dengan total belanja Rp5,54 triliun. Anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendukung kebutuhan pembangunan masyarakat.
Banggar DPRD Kalteng memperketat usulan belanja hibah dalam KUA-PPAS 2027. Usulan yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi dikeluarkan dari rancangan anggaran.
KUA-PPAS 2027 Kalteng resmi disepakati dengan proyeksi belanja daerah mencapai Rp5,736 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan prioritas masyarakat.
Pembahasan APBD Murung Raya 2027 akan dimulai. Ketua DPRD Rumiadi menegaskan anggaran harus tepat sasaran dan fokus pada kebutuhan masyarakat, pemulihan ekonomi, infrastruktur, serta pelayanan publik.
DPRD Murung Raya mendorong anggaran daerah diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Pemprov Kalteng hanya menerima DBH sawit sekitar Rp14–15 miliar, dengan 80 persen wajib dialokasikan untuk infrastruktur jalan yang dilalui angkutan sawit.
Proyeksi penurunan PAD 2027 menjadi perhatian Bapperida Kalteng, sehingga program dan kegiatan diminta disesuaikan agar tetap realistis dan tepat sasaran.
DPRD Kalteng meminta Pemprov melakukan efisiensi belanja operasi secara selektif tanpa mengganggu kinerja Bapenda dan Samsat sebagai ujung tombak peningkatan PAD di tengah menurunnya dana transfer pus
Menjelang Musrenbang kecamatan dan desa di Kabupaten Gunung Mas, DPRD mengingatkan agar usulan masyarakat tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung program dan kegiatan Gerakan Pramuka sebagai upaya membentuk generasi muda berkarakter.
Pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai sorotan. Pengamat Ekonomi dari Universitas Palangka Raya (UPR), Fitria Husnatarina, menilai kebijakan ini dapat membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam berinovasi dan menjalankan program strategis.
Begitu masif berita soal pemotongan anggaran negara. Tiap hari. Sampai menakutkan: apakah sudah segitu gawatnya. Rasanya negara sudah seperti dalam keadaan krisis anggaran.
