Anggaran Daerah

DPRD Kota Palangka Raya segera memasuki pembahasan APBD Perubahan 2026 sebagai bagian dari fungsi penganggaran daerah.

BKAD menjelaskan sistem sewa kendaraan operasional dipilih karena lebih efisien, fleksibel, dan biaya perawatan ditanggung penyedia jasa.

Pemprov Kalteng hanya menerima DBH sawit sekitar Rp14–15 miliar, dengan 80 persen wajib dialokasikan untuk infrastruktur jalan yang dilalui angkutan sawit.

Proyeksi penurunan PAD 2027 menjadi perhatian Bapperida Kalteng, sehingga program dan kegiatan diminta disesuaikan agar tetap realistis dan tepat sasaran.

DPRD Kalteng meminta Pemprov melakukan efisiensi belanja operasi secara selektif tanpa mengganggu kinerja Bapenda dan Samsat sebagai ujung tombak peningkatan PAD di tengah menurunnya dana transfer pus

Meski APBD menurun, Pemprov Kalteng tetap fokus menjalankan program unggulan dan prioritas pembangunan.

Proyek rehabilitasi rumah jabatan Wabup Barsel senilai Rp14 miliar menuai kritik warga di tengah efisiensi anggaran.

Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN telah tersedia dan kini memasuki tahap pematangan administrasi.

Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 memaksa pemerintah daerah mempersempit ruang fiskal.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tidak menunda pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menjelang Musrenbang kecamatan dan desa di Kabupaten Gunung Mas, DPRD mengingatkan agar usulan masyarakat tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Raperda Perubahan APBD Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui bersama eksekutif dan legislatif.

Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung program dan kegiatan Gerakan Pramuka sebagai upaya membentuk generasi muda berkarakter.

Pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai sorotan. Pengamat Ekonomi dari Universitas Palangka Raya (UPR), Fitria Husnatarina, menilai kebijakan ini dapat membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam berinovasi dan menjalankan program strategis.

Begitu masif berita soal pemotongan anggaran negara. Tiap hari. Sampai menakutkan: apakah sudah segitu gawatnya. Rasanya negara sudah seperti dalam keadaan krisis anggaran.