Pemprov Kalteng hanya menerima DBH sawit sekitar Rp14–15 miliar, dengan 80 persen wajib dialokasikan untuk infrastruktur jalan yang dilalui angkutan sawit.
Proyeksi penurunan PAD 2027 menjadi perhatian Bapperida Kalteng, sehingga program dan kegiatan diminta disesuaikan agar tetap realistis dan tepat sasaran.
DPRD Kalteng meminta Pemprov melakukan efisiensi belanja operasi secara selektif tanpa mengganggu kinerja Bapenda dan Samsat sebagai ujung tombak peningkatan PAD di tengah menurunnya dana transfer pus
Menjelang Musrenbang kecamatan dan desa di Kabupaten Gunung Mas, DPRD mengingatkan agar usulan masyarakat tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
