PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono. Menyoroti kemunculan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Barito. Khususnya yang berada di area lahan milik PT Adaro.
Ia mengimbau seluruh pihak terkait untuk segera bergotong royong melakukan pemadaman.Purdiono menegaskan bahwa penanganan karhutla di wilayah operasi perusahaan memerlukan keterlibatan aktif dari pemilik konsesi.
“Itu area wilayah perusahaan, saya berharap segera dilakukan pemadaman oleh pihak terkait, termasuk perusahaan yang wilayah guna usahanya ada di situ,” ujar Purdiono saat dihubungi Prokalteng, Jumat (7/8/2026).
Lebih lanjut, ia mendorong adanya sinergi antar-instansi, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan satuan pemadam kebakaran, untuk saling mendukung dalam menanggulangi maupun mencegah meluasnya karhutla.
Dari sisi legislatif, Purdiono memastikan bahwa DPRD Kalteng siap memberikan dukungan penuh, terutama terkait penganggaran untuk penanganan bencana musiman ini.
Selain menyoroti pihak perusahaan, kunjungan kerja Purdiono ke Barito Timur yang juga bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) kabupaten Barito Timur akan dimanfaatkannya untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan.
“Sekalian nanti kita beri dukungan dan peringatan-peringatan, baik kepada masyarakat maupun instansi terkait, agar bisa melakukan kegiatan penanggulangan dan pencegahan karhutla,” tambahnya.
Meski titik panas terpantau di lahan konsesi perusahaan, Purdiono meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan adanya unsur kesengajaan.
Saat ditanya mengenai potensi sanksi atau peringatan khusus jika perusahaan kedapatan sengaja membakar lahan, ia menepis dugaan tersebut.
“Saya yakin tidak begitu. Sekarang ini, saya pikir kebakaran itu mungkin saja terjadi secara tidak sengaja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkap lahan perusahaan dengan jumlah titik panas (hotspot) di wilayah konsesinya di Kalimantan termasuk tinggi, termasuk PT Adaro Indonesia sebanyak 355 titik hotspot.
Hasil pemantauan Walhi sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026 menunjukkan mayoritas hotspot di Pulau Kalimantan berada di kawasan konsesi perusahaan.
Organisasi pegiat lingkungan itu menilai tingginya kejadian kebakaran memperlihatkan lemahnya tata kelola sumber daya alam, terutama dalam pengawasan kawasan konsesi.
“Berdasarkan hasil pemantauan Walhi sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026, tercatat sebanyak 118.420 hotspottersebar di seluruh Indonesia dengan luas indikatif kebakaran mencapai 107.649 hektare,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, Rabu (29/7/2026). (her)
