PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Menyoroti tajam tren peningkatan angka kemiskinan di wilayahnya.
Isu kesejahteraan masyarakat ini menjadi sorotan utama fraksi tersebut saat menanggapi Rancangan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2027, pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa, (15/9/2026).
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalteng, Wengga Febri Dwi Tananda. Membeberkan fakta bahwa angka kemiskinan di Kalteng pada Maret 2026 mencapai 5,09 persen atau menyentuh sekitar 146,71 ribu orang.
Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan data pada September 2025 yang berada di angka 4,94 persen.
“Bahkan, persentase kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 5,27 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 4,86 persen,” ungkap Wengga.
Merespons ketimpangan dan peningkatan angka kemiskinan tersebut, Fraksi Gerindra menuntut penjelasan dan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terkait strategi dalam Raperda APBD 2027.
Pemprov Kalteng diminta menjabarkan kebijakan dan program konkret dalam APBD 2027, yang secara khusus diarahkan untuk menekan angka kemiskinan di wilayah pedesaan.
Fraksi Gerindra mempertanyakan berapa target pasti penurunan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah pada tahun depan. Serta bagaimana parameter keberhasilannya akan diukur.
Kebijakan anggaran didesak agar lebih kuat memperhatikan pemerataan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berstatus rentan secara ekonomi.
Menuntut strategi APBD yang memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya mempercantik indikator makro-ekonomi, tetapi terbukti meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan memperluas lapangan kerja.
Wengga mengingatkan eksekutif. Bahwa serapan anggaran yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya indikator kesuksesan.
“Bagi Fraksi Gerindra, keberhasilan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu menghasilkan perubahan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya mengakhiri pandangan umum fraksi. (her)
