PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menilai rencana pemerintah pusat membuka rekening bagi penerima bantuan sosial merupakan langkah positif untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
“Kalau untuk wilayah Kalteng sebenarnya kita memiliki BUMD sendiri, yakni Bank Kalteng. Namun karena sumber dananya berasal dari pemerintah pusat, tentu mekanisme dan penunjukannya menjadi kewenangan pusat,” kata Purdiono, Sabtu (26/9/2026).
Menurutnya, keterlibatan lembaga perbankan dalam program tersebut bukan persoalan utama yang perlu mendapat perhatian.
“Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan itu dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat, bukan hanya sebatas menyalurkan bantuan,” ujarnya.
Purdiono menekankan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial yang sifatnya sementara.
“Harapan kita, ekonomi masyarakat bisa diberdayakan. Uang yang beredar di daerah semakin banyak sehingga roda perekonomian juga bergerak dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tuturnya.
Dia menilai, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya beli dalam jangka panjang.
“Yang kita inginkan adalah masyarakat memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, daya beli yang baik, dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka,” tegasnya.
Selain itu, dia mendorong agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Tengah dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hilirisasi, dan peningkatan nilai tambah hasil produksi.
“Potensi sumber daya alam yang ada harus bisa memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Purdiono juga berharap, pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi geografis Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah sangat luas dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar.
“Kita mendukung langkah pemerintah yang berpihak kepada masyarakat melalui pembukaan rekening penerima bantuan. Namun yang lebih penting, masyarakat juga harus diberdayakan agar mampu mandiri dan sejahtera,” pungkasnya. (adr)
