PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Tengah mendapat perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Dewan meminta pemerintah bersama pihak terkait, segera mengambil langkah antisipatif agar kondisi serupa tidak semakin meluas dan mengganggu masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah. Mengatakan, pemerintah perlu bergerak cepat untuk mengatasi persoalan yang menyebabkan antrean BBM di berbagai daerah. Menurutnya, langkah penanganan harus dilakukan sebelum antrean semakin panjang dan terjadi di lebih banyak wilayah.
“Kalau memang persoalannya karena kabut asap dan sebagainya, ya kita juga harus memahami dulu. Tapi harus diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi antrean panjang di mana-mana,” ujarnya, Sabtu (12/9/2026).
Dia menilai distribusi BBM harus dikelola secara adil dan merata agar tidak terjadi ketimpangan pasokan antarwilayah. Sebab, kondisi stok yang berlebih di satu daerah dan kekurangan di daerah lain berpotensi memicu penumpukan kendaraan di SPBU tertentu.
Politisi Golkar itu menyebutkan, pemerintah perlu memastikan sistem distribusi berjalan optimal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa menimbulkan kepanikan maupun antrean berkepanjangan.
“Distribusinya harus berkeadilan. Jangan sampai di satu tempat ada, sementara di tempat lain tidak ada. Itu bisa menyebabkan penumpukan,” katanya.
Dia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap aktivitas masyarakat. Terlebih, kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi logistik, termasuk BBM. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Tengah mendapat perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Dewan meminta pemerintah bersama pihak terkait, segera mengambil langkah antisipatif agar kondisi serupa tidak semakin meluas dan mengganggu masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah. Mengatakan, pemerintah perlu bergerak cepat untuk mengatasi persoalan yang menyebabkan antrean BBM di berbagai daerah. Menurutnya, langkah penanganan harus dilakukan sebelum antrean semakin panjang dan terjadi di lebih banyak wilayah.
“Kalau memang persoalannya karena kabut asap dan sebagainya, ya kita juga harus memahami dulu. Tapi harus diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi antrean panjang di mana-mana,” ujarnya, Sabtu (12/9/2026).
Dia menilai distribusi BBM harus dikelola secara adil dan merata agar tidak terjadi ketimpangan pasokan antarwilayah. Sebab, kondisi stok yang berlebih di satu daerah dan kekurangan di daerah lain berpotensi memicu penumpukan kendaraan di SPBU tertentu.
Politisi Golkar itu menyebutkan, pemerintah perlu memastikan sistem distribusi berjalan optimal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa menimbulkan kepanikan maupun antrean berkepanjangan.
“Distribusinya harus berkeadilan. Jangan sampai di satu tempat ada, sementara di tempat lain tidak ada. Itu bisa menyebabkan penumpukan,” katanya.
Dia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap aktivitas masyarakat. Terlebih, kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi logistik, termasuk BBM. (adr)
