PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalteng segera membentuk Posko Induk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai pusat koordinasi, pemantauan, deteksi dini, dan pengambilan keputusan cepat menghadapi ancaman kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Pembentukan posko tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (29/8/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden mengatakan, posko induk akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Kalteng, khususnya aparatur sipil negara (ASN) teknis, serta berbagai instansi terkait yang terlibat dalam penanganan karhutla.
“Setelah rapat ini kami akan segera mempersiapkan posko induk karhutla. Posko ini akan menjadi pusat koordinasi, pemantauan deteksi dini, serta respons cepat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah,” kata Linae.
Menurutnya, seluruh unsur yang tergabung diminta memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, peralatan komunikasi, hingga dukungan operasional agar setiap laporan titik api dapat segera ditindaklanjuti.
“Apapun yang terjadi terkait titik api harus bisa segera ditindaklanjuti. Karena itu kesiapan personel dan peralatan menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.
Linae menjelaskan, Pemprov Kalteng sebenarnya telah memiliki Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Karhutla yang berada di Kilometer 2,5 Palangka Raya. Namun, fasilitas tersebut akan diperkuat dengan posko induk yang terpusat di lingkungan Kantor Gubernur.
“Data sebenarnya sudah tersedia di Pusdalops. Namun akan kami lengkapi lagi dengan sentral koordinasi di sini sehingga apabila memerlukan informasi dan pengambilan keputusan secara cepat dapat dilakukan di pos induk karhutla,” jelasnya.
Selain pembentukan posko, Pemprov Kalteng juga merencanakan pengecekan langsung ke lapangan secara bertahap bersama pemerintah kabupaten dan kota. Dalam waktu dekat, Gubernur Kalteng dijadwalkan menggelar pertemuan dengan para bupati, wali kota, serta pelaku usaha perkebunan sawit untuk menyamakan langkah penanganan karhutla.
“Kami berharap seluruh Forkopimda dapat hadir untuk menyampaikan hal-hal penting yang perlu disepakati bersama, sehingga para kepala daerah memahami kewajiban dan langkah yang harus dilakukan dalam penanganan karhutla,” tuturnya.
Pemprov Kalteng juga meminta koordinasi lebih intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar berbagai kebutuhan bantuan dan dukungan bagi Kalteng dapat segera dipenuhi.
Di sisi lain, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bergerak cepat sesuai tugas masing-masing. Dinas Sosial akan berkoordinasi terkait penyiapan dapur umum bagi relawan yang bertugas di lapangan, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta memastikan ketersediaan air bersih.
“Peruntukan dapur umum nantinya untuk para relawan yang berjibaku memadamkan api. Sedangkan ketersediaan air bersih harus segera dipastikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Dinas Kesehatan diminta segera menginventarisasi seluruh kebutuhan penanganan dampak karhutla dan berkoordinasi dengan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan agar dukungan kesehatan dapat segera disalurkan ke daerah yang membutuhkan.
Pemprov Kalteng berharap penguatan koordinasi lintas sektor melalui posko induk tersebut dapat mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. (adr)
