PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Wengga Febri Dwi Tananda, menegaskan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kemandirian fiskal.
Ia mendorong Pemprov Kalteng mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah agar tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendapatan daerah, mulai dari penguatan administrasi, pemanfaatan teknologi, hingga optimalisasi potensi aset yang dimiliki.
“Optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan menaikkan target penerimaan. Pemerintah juga harus memperkuat administrasi, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengelola aset daerah secara lebih efektif. Kemandirian fiskal menjadi modal penting agar pembangunan bisa terus berjalan,” ujarnya, belum lama ini.
Wengga menjelaskan, kemampuan daerah dalam menghimpun PAD akan sangat menentukan besarnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Semakin besar pendapatan yang dapat dikelola secara mandiri, semakin luas pula kemampuan pemerintah membiayai berbagai program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
Ia menilai, penguatan PAD juga akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kalteng .
“Ketika kemampuan fiskal daerah semakin kuat, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ini penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata,” ungkapnya.
Selain mendorong peningkatan pendapatan, Wengga juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak semata-mata diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran. Menurutnya, aspek yang lebih penting adalah bagaimana kualitas belanja daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus diarahkan untuk menghasilkan dampak konkret, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun penguatan daya saing daerah.
“Yang paling penting adalah kualitas belanja daerah. Setiap program yang dibiayai APBD harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, memperbaiki pelayanan publik, sampai memperkuat daya saing daerah,” tegasnya. (zia/ans/kpg)
