PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO — Puluhan mahasiswa menggelar aksi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap masyarakat, terutama akibat kabut asap, Selasa (1/9/2026).
Menanggapi aksi tersebut. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran mengatakan aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Menurutnya, semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi merupakan hal yang baik. Terutama untuk memperkuat tujuan bersama dalam membangun Kalimantan Tengah di tengah kondisi yang saat ini dihadapi.
Ia menilai. Perbedaan pendapat dalam menyampaikan aspirasi merupakan hal yang wajar. Namun menurutnya, yang terpenting adalah tujuan dari seluruh pihak tetap mengarah pada upaya membangun Kalimantan Tengah.
“Ya, walaupun biasa lah dinamika. Kan ada A, B, D, C, tapi inti poinnya, setelah saya baca, untuk membangun Kalimantan, terutama dengan situasi-situasi kondisi sekarang,” ujarnya.
Menurut gubernur. Kondisi yang saat ini dihadapi membutuhkan kebersamaan dan persatuan dari seluruh elemen masyarakat. Penanganan berbagai persoalan, termasuk karhutla, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak.
“Yang menurut kami, status sekarang jawabannya hanya kebersamaan dan persatuan. Tidak hanya kami, ayo kita sama-sama. Dan kebersamaan semua elemen di tangan kita semua, ya tidak hanya dari kami,” katanya.
Terkait penanganan karhutla oleh pemerintah kabupaten dan kota, Gubernur mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama para kepala daerah melalui rapat evaluasi.
“Nah itu dia, nanti kami evaluasi ya. Nanti ada rapat evaluasi namanya dengan bupati wali kota,” ucapnya.
Sementara itu, terkait perhatian terhadap para relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla, Gubernur mengatakan kebutuhan para relawan akan menjadi perhatian pemerintah, termasuk pemenuhan makanan dan vitamin.
“Yang mana yang disampaikan pasti ya, pasti dapat vitamin, makanan, ada uang ini juga ya untuk nafkah,” ujarnya.
Terkait kebutuhan alat pelindung diri (APD), Gubernur mengakui harga perlengkapan tersebut cukup mahal. Meski demikian, pemerintah akan tetap mengupayakan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan karhutla.
“APD menurutkan harganya terlalu mahal ya, tapi itu diusahakan ya,” tutupnya.
Sebelumnya. Perwakilan mahasiswa, Gihon Asa Jagad, mengatakan pihaknya akan tetap mengawal kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, respons pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan belum sepenuhnya memberikan kepuasan. Meski mengapresiasi penjelasan yang disampaikan pemerintah, mahasiswa menilai kepuasan baru dapat dirasakan setelah adanya pembuktian melalui tindakan nyata di lapangan.
“Kami belum cukup puas. Kami mengapresiasi apa yang disampaikan, tetapi kepuasan kami akan terpenuhi apabila masyarakat Kalimantan Tengah, terkhusus warga yang terdampak kabut asap, sudah benar-benar merasakan penyelesaian masalah ini,” tuturnya.
Ia menegaskan, mahasiswa saat ini masih berada pada tahap melihat pembuktian dari pemerintah, khususnya terkait realisasi penanganan karhutla di lapangan.
Terkait tuntutan untuk menaikkan status bencana menjadi bencana nasional, mahasiswa mengatakan hal tersebut didorong oleh kondisi kualitas udara serta dampak yang dirasakan masyarakat akibat karhutla.
Mereka menyadari penetapan status bencana nasional berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah daerah tetap memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat, agar dapat mengambil sikap dan tindakan terhadap persoalan karhutla di Kalimantan Tengah.
“Status kualitas udara tentunya, dan juga terkait dengan beberapa korban. Walaupun belum memenuhi status bencana nasional, tetapi kita paham bahwa ini sudah menjadi bencana setiap tahun,” katanya.
Mahasiswa juga berharap persoalan karhutla tidak hanya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi turut ditangani secara bersama di tingkat kabupaten dan kota.
Menurut mereka. Ke depan perlu ada forum yang melibatkan para kepala daerah untuk membahas penanganan karhutla secara lebih luas, mengingat persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Palangka Raya.
“Ke depannya kami bakal ada forum lagi yang nanti akan mengundang kepala-kepala daerah juga untuk mengatasi karhutla yang tidak hanya di Palangka Raya, tapi di kabupaten-kabupaten dan kota juga,” ungkapnya.(mg3/jef)
