PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terbesar ketiga di Indonesia sepanjang 2026. Hingga Juli tahun ini, luas lahan yang terbakar di provinsi tersebut mencapai sekitar 3.069,52 hektare.
Data tersebut disampaikan Kepala BNPB Suharyanto saat Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/7/2026).
“Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi prioritas penanganan karhutla karena sifat daerahnya merupakan lahan gambut yang memang lebih sulit dipadamkan,” ujar Suharyanto.
Berdasarkan paparan BNPB, Kalimantan Tengah berada di bawah Kalimantan Barat yang mencatat luas kebakaran sekitar 28.680,47 hektare dan Riau seluas 15.447,95 hektare. Sementara secara nasional terdapat sekitar 48.458,93 hektare lahan terbakar di enam provinsi prioritas sepanjang 2026
Di Kalimantan Tengah, Kabupaten Sukamara menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar mencapai sekitar 1.254,5 hektare. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Katingan seluas 468,8 hektare, Kotawaringin Timur 358,3 hektare, Kapuas 305,5 hektare, dan Seruyan 179 hektare. Kota Palangka Raya tercatat memiliki luas lahan terbakar sekitar 31,6 hektare berdasarkan data yang dipaparkan BNPB.
“Kondisi ini dipengaruhi karakteristik lahan gambut yang mendominasi sebagian wilayah Kalimantan Tengah. Kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan lebih kompleks dibanding lahan mineral karena api dapat terus membara di bawah permukaan tanah,” jelasnya.
Untuk mempercepat pengendalian karhutla, BNPB telah mengerahkan dukungan operasi darat dan udara di Kalimantan Tengah, termasuk dua helikopter patroli, tiga helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca. Selain itu, pemerintah pusat membuka peluang penambahan armada apabila eskalasi kebakaran meningkat.
BNPB juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi melalui peningkatan kapasitas personel, dukungan sarana dan prasarana pemadaman, pemantauan cuaca secara berkelanjutan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan agar luas kebakaran tidak terus bertambah. (adr)
