PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperketat standar keselamatan bagi relawan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemadaman darat diprioritaskan sebagai langkah efisien sekaligus mengurangi risiko korban di lapangan.
Langkah ini diambil guna mengoptimalkan keterbatasan anggaran sekaligus mencegah jatuhnya korban dari pihak petugas di lapangan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng, Ahmad Toyib, menjelaskan bahwa pemerintah lebih memilih tindakan konkret di area krisis air dibandingkan menggunakan teknologi berbiaya tinggi seperti sabun buih dari luar negeri.
“Tindakan cepat yang diambil Pak Gubernur itu mengarahkan untuk pembuatan sumur bor, normalisasi kanal, dan pembuatan embung, seperti di daerah Tanjung Taruna, Jabiren, dan Kameloh Baru. Itu ternyata sangat efektif,” ujar Toyib usai Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla, di Aula Jaya Tingang (AJT) Lt. 2, Sabtu (29/8/2036).
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya efisiensi anggaran dalam mendanai operasi darurat ini.
“Kita sekarang prioritas itu adalah pemadaman darat. Pemadaman darat ini memerlukan dana lumayan, karena kita harus membiayai honorarium personel, memikirkan BBM operasional bolak-balik lokasi, hingga konsumsi mereka,” tambahnya.
Untuk memastikan penanganan berjalan optimal, operasi pemadaman dikomandoi langsung melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan sistem sif terstruktur dan waktu kerja yang terukur.
“Kita dari pagi jam 7 itu sudah briefing di posko. Mereka kerjanya sampai jam 4 sore sudah balik. Tetapi nanti dilanjutkan lagi serah terima dengan regu selanjutnya, karena Pusdalops itu 24 jam piket bergiliran,” jelas Toyib.
Selain kedisiplinan jadwal, pimpinan daerah menaruh perhatian ekstra pada kondisi fisik relawan agar terhindar dari risiko tinggi akibat kelelahan maupun paparan asap karhutla pekat.
