PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wacana penataan dan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mendapat sorotan dari DPRD Kalteng.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, bahkan mengusulkan agar Dinas Ketahanan Pangan dievaluasi secara serius karena dinilai tidak lagi efektif.
“Saya pernah bingung terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan. Fungsi dia lebih banyak diambil dari dinas lain. Anggarannya juga dibatasi dan sangat terbatas, sementara tupoksinya lebih banyak koordinasi dan sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh dinas teknis,” kata Bambang, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, sejumlah program yang berkaitan dengan ketahanan pangan selama ini telah dijalankan oleh OPD teknis lainnya, sehingga keberadaan Dinas Ketahanan Pangan dinilai tumpang tindih dengan instansi yang sudah ada.
“Kalau menurut saya mengenai efektivitas dinas-dinas, ada Dinas Ketahanan Pangan yang menurut saya perlu juga menjadi perhatian,” ujarnya.
Politisi PDI-P ini mencontohkan, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sama-sama memiliki program yang mendukung ketahanan pangan daerah.
Karena itu, ia menilai tugas yang selama ini dijalankan Dinas Ketahanan Pangan dapat diakomodasi oleh OPD lain yang lebih teknis.
“Kan sudah punya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Jadi menurut saya tidak perlu digabung, dihilangkan saja. Karena setiap dinas teknis punya program meningkatkan ketahanan pangan, misalnya di bidang perikanan dan pertanian. Sebenarnya saling berkaitan,” tegasnya.
Dia menambahkan, keterbatasan anggaran dan kewenangan membuat Dinas Ketahanan Pangan sulit menjalankan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi terhadap keberadaan OPD tersebut.
“Itu yang menjadi catatan kita. Selama ini kasihan juga mereka, program-programnya malah tidak ada. Lebih banyak kegiatan rutin, gaji pegawai dan segala macam saja,” pungkasnya. (adr)
