Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Tengah diperkuat pemahamannya terkait Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif, adil, dan non-diskriminatif.
Rapat gabungan DPRD Kalteng membahas evaluasi LKPj 2025 sebagai upaya memperkuat pengawasan dan memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif serta tepat sasaran bagi masyarakat.
Wakil Ketua II Komisi I Syaufwan Hadi menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak serta pendampingan maksimal agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan khusyuk.
Ketua Komisi III Sigit Widodo menyebut evaluasi data terus dilakukan secara berkala, sekaligus mendorong sinergi lintas pihak untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pemerintah kota mengaku telah menerima informasi resmi dari kejaksaan, namun belum mengetahui detail perkara dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat penegak hukum.
