Wawali Palangka Raya mengajak pekerja lebih adaptif memanfaatkan peluang kerja, khususnya di sektor informal yang dinilai masih terbuka luas namun belum diminati.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Tengah diperkuat pemahamannya terkait Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif, adil, dan non-diskriminatif.
Rapat gabungan DPRD Kalteng membahas evaluasi LKPj 2025 sebagai upaya memperkuat pengawasan dan memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif serta tepat sasaran bagi masyarakat.