PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mempertimbangkan mengundang PT PLN (Persero) untuk melakukan audiensi menyusul kembali terjadinya pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan masyarakat karena mengganggu aktivitas dan berdampak pada sektor usaha.
“Kita masih menunggu arahan dari Pak Wali. Kalau memang persoalan ini sudah menjadi beban masyarakat dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, tentu kita bisa mengundang pihak terkait untuk audiensi,” ujar Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, Senin (27/7/2026).
Menurut Zaini, rencana audiensi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperoleh penjelasan langsung dari PLN mengenai penyebab gangguan kelistrikan sekaligus membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan agar kondisi serupa tidak terus berulang.
“Seperti sebelumnya ketika ada persoalan BBM, pemerintah juga mengajak pihak terkait berdiskusi untuk mengetahui kendala dan mencari solusi,” katanya.
Dia menilai pemadaman listrik bergilir tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan operasional sehari-hari.
“Tentu semua masyarakat merasa dirugikan dengan adanya pemadaman listrik. Pemko Palangka Raya juga terus melakukan koordinasi dengan pihak PLN agar segera dilakukan upaya perbaikan dan tidak terjadi pemadaman bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat,” tegasnya.
Selain mendorong percepatan penanganan gangguan listrik, Pemko Palangka Raya juga memberi perhatian terhadap keberlangsungan pelayanan publik agar tetap berjalan normal selama terjadi pemadaman.
“Yang paling penting, fasilitas pelayanan publik harus tetap berjalan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan layanan masyarakat lainnya,” ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga meminta perangkat daerah terkait untuk terus memperkuat koordinasi dengan PLN sehingga informasi mengenai jadwal pemadaman dapat diterima masyarakat secara tepat dan tidak menimbulkan kebingungan.
“Kami juga meminta dinas terkait, termasuk Dinas Perhubungan, untuk terus melakukan komunikasi dengan pihak PLN. Saat ini kita memang baru mendapatkan informasi berupa jadwal, tetapi kita ingin memastikan informasi tersebut benar-benar akurat,” pungkasnya. (adr)
