Halikinnor menegaskan perjuangan generasi saat ini diwujudkan melalui pembangunan, pelayanan publik, menjaga persatuan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotim.
DPRD Murung Raya mendukung langkah tegas Bupati Heriyus dalam meningkatkan disiplin ASN dan meminta aparatur menjalankan tugas secara bertanggung jawab demi pelayanan publik yang optimal.
Pemprov Kalteng mendorong PPID mempercepat digitalisasi, memperkuat sinergi, dan meningkatkan kompetensi untuk menghadirkan layanan informasi publik yang lebih cepat dan responsif.
Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Cici Susilawati mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gumas terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
DPRD Kota Palangka Raya meminta PLN mengumumkan jadwal pemadaman lebih awal dan memastikan kompensasi diberikan kepada pelanggan terdampak sesuai ketentuan.
Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i meminta pejabat yang baru dilantik terus berinovasi, bekerja profesional, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
Pemkab Pulang Pisau mempercepat pembenahan pelayanan publik melalui PEKPPP 2026 guna meningkatkan kualitas layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Pembahasan APBD Murung Raya 2027 akan dimulai. Ketua DPRD Rumiadi menegaskan anggaran harus tepat sasaran dan fokus pada kebutuhan masyarakat, pemulihan ekonomi, infrastruktur, serta pelayanan publik.
Kanwil Kemenkum Kalteng mengikuti Forum "PASTI ADA SOLUSI" untuk memperkuat pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Bupati Barito Utara, H Shalahuddin ST MT memimpin langsung apel pagi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kabupaten Barito Utara, Kamis (2/7).
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi. Meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menjadikan pengaduan masyarakat, melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Penguatan PAD dinilai menjadi kunci memperluas ruang fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Rumiadi mendorong Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepenti
Bupati Lamandau mewajibkan OPD hingga pemerintah desa aktif mengelola media sosial untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
DPRD Gunung Mas mendukung target PDAM menghadirkan layanan air bersih 24 jam serta mendorong perbaikan jaringan pipa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemkab Pulang Pisau menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran tiga proyek perubahan yang merupakan hasi
Polda Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif kepada masyarakat pada momentum HUT ke 80 Bhayangkara.
Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi menilai MTQ Korpri harus menjadi momentum memperkuat spiritual, kebersamaan, dan etika ASN dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamandau, Selasa kemarin (23/6), Sekretaris Fraksi Partai NasDem, M. Hary Adhyatmo, menyampaikan pemandangan umum fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan AP
DPRD Kota Palangka Raya terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor pelayanan publik guna memastikan layanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yan
Wakil Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Johansyah menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus didukung oleh sarana dan prasarana pemerintahan yang representatif, terutama di tingkat kelur
Bapperida Kalteng memperkuat implementasi Core Values ASN BerAKHLAK guna membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan maupun pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah
Pemko Palangka Raya menegaskan komitmennya mendukung perluasan digitalisasi perlindungan sosial guna meningkatkan integrasi data dan akuntabilitas penyaluran jaminan sosial kepada masyarakat.
Pemprov Kalteng mendukung penuh pencalonan Palangka Raya sebagai Kota Percontohan Antikorupsi 2026 guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden mengajak ASN mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dan dukungan terhadap pembangunan daerah.
Pemprov Kalteng terus mendorong transformasi digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat birokrasi, dan memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah terpencil.
Usai dilantik Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Rangga Lesmana menyatakan siap fokus meningkatkan pelayanan dan melakukan penyempurnaan di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Kalteng.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong percepatan pembangunan jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, Sa
DPRD Murung Raya mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik menjadi prioritas agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat hingga pelosok.
Dalam forum yang digelar Kemendagri RI tersebut, Gubernur Agustiar menyoroti pentingnya pengendalian inflasi, penurunan pengangguran dan kemiskinan, hingga percepatan penanganan stunting.
Raperda Disabilitas di Barsel disiapkan melalui kolaborasi lintas OPD mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga fasilitas publik guna menghadirkan pelayanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
RS Kalawa Atei akan tetap melayani seluruh kebutuhan medis masyarakat, sekaligus diperkuat sebagai rujukan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi narkoba di Kalteng.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Tengah diperkuat pemahamannya terkait Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif, adil, dan non-diskriminatif.
Wakil Ketua II Komisi I Syaufwan Hadi menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak serta pendampingan maksimal agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan khusyuk.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat layanan Samsat keliling dengan teknologi internet satelit Starlink untuk menjangkau wilayah pedalaman.
Pelantikan yang digelar di Aula Kantor Bupati Seruyan ini mengisi sejumlah jabatan penting, termasuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta unsur Inspektorat.
Pemprov Kalteng melalui Biro Organisasi melakukan evaluasi terhadap 64 UPTD dan 3 Cabang Dinas secara daring sebagai upaya memperkuat kelembagaan perangkat daerah.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bersama Kanwil KemenHAM Kalteng memperkuat sinergi dalam mendorong pembentukan Desa Sadar HAM guna memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia hingga tingkat desa.
DPRD Palangka Raya menilai realisasi belanja daerah 2025 yang baru mencapai 87,38 persen menunjukkan perlunya percepatan penyerapan anggaran, khususnya pada sektor pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Wabup Jayadikarta ingatkan ASN Pulang Pisau jaga disiplin WFH. Integritas, adaptasi teknologi, dan loyalitas utama demi pelayanan optimal ke masyarakat.
Agustiar Sabran menegaskan kolaborasi lintas daerah menjadi kunci percepatan digitalisasi guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Linae Victoria Aden, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
Pemprov Kalteng menegaskan pentingnya gotong royong dan kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Perumdam Tirta Lamandau sukses meraih penghargaan Top BUMD di tingkat nasional, menegaskan peningkatan kinerja dan layanan air bersih di Kabupaten Lamandau.
Pemkab Pulang Pisau mendorong penguatan SDM sektor transportasi melalui pelatihan dan sinergi lintas sektor guna mendukung konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan publik.
Pemkab Barsel menerapkan WFH bagi ASN sebagai bagian dari transformasi budaya kerja untuk meningkatkan efisiensi, dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Warga mengeluhkan kondisi jalan, jembatan, hingga drainase yang belum tersentuh perbaikan, serta menyoroti akses vital seperti Jalan KKN dan jalan menuju TPU.
DPRD Palangka Raya menyambut pengangkatan 52 PNS di lingkungan Pemko sebagai langkah memperkuat pelayanan publik, dengan penekanan pada profesionalisme, disiplin, dan integritas ASN baru.
Fairid mengingatkan ASN untuk kembali fokus bekerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kedisiplinan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Layanan ini memungkinkan wajib pajak membayar tanpa turun dari kendaraan, dengan proses cepat sekitar dua menit, sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi PAD.
Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung, mendorong seluruh ASN dan pegawai pemerintah provinsi untuk memperkuat integritas,meningkatkan etos kerja pelayanan publik,serta mempererat kolaborasi antarpegawai.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama sebagai momentum mempererat koordinasi dengan mitra strategis.
Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri melantik 27 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional sebagai langkah percepatan kinerja birokrasi daerah.
Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri mengajak jajaran pemda memanfaatkan Ramadan untuk evaluasi diri, meningkatkan disiplin, dan memperkuat pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan penyesuaian jam kerja ASN selama Ramadan 1447 Hijriah/2026 menjadi 32 jam 30 menit per pekan guna menjaga keseimbangan ibadah dan pelayanan publik.
Pemko Palangka Raya berhasil meraih predikat BB dalam SAKIP 2025 serta penghargaan Zona Integritas menuju WBK untuk DPMPTSP, sebagai bukti penguatan akuntabilitas dan reformasi birokrasi.
Pemkab Lamandau resmi membuka program Nikah Massal Tahun 2026 guna memberikan kepastian hukum perkawinan bagi pasangan lintas agama, dengan proses mudah, gratis, dan jadwal pelaksanaan pada 5 Mei 2026.
Pemprov Kalteng menghadirkan Kartu Huma Betang versi baru dengan hologram dan server online untuk mencegah pemalsuan serta memastikan data penerima tercatat aman.
Kanwil Ditjenpas Kalteng menggelar audiensi dengan Kanwil Kemenkum Kalteng untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, khususnya terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Kanwil Ditjenpas Kalteng menandatangani komitmen bersama pembangunan Zona Integritas sebagai langkah mewujudkan birokrasi bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik menuju WBK dan WBBM
Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menyoroti akurasi penerima bantuan sosial serta perlunya sosialisasi program Universal Health Coverage saat evaluasi kinerja camat Triwulan IV 2025.
Rencana penerapan sistem kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai menjadi sorotan.
Pemprov Kalteng meminta Kabupaten Kotim meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghadirkan inovasi pembangunan yang selaras dengan kebijakan pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mengumpulkan P3K paruh waktu dari berbagai fasilitas kesehatan untuk memperkuat komitmen peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Dinkes Palangka Raya, Jalan Soekarno.
Wagub Kalteng Edy Pratowo menegaskan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses DPRD menjadi rujukan penting pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan peningkatan layanan publi
DPRD Kalteng menilai peringatan Isra Mikraj sebagai momentum memperkuat keimanan dan akhlak aparatur dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng Sirajul Rahman menyoroti masih adanya kecamatan di Kabupaten Murung Raya yang belum teraliri listrik secara memadai dan meminta pemerintah daerah segera memberi perhatian serius.
Sebanyak 1.939 PPPK Tahap II resmi dilantik di Kabupaten Seruyan, dengan penekanan pada integritas, profesionalisme, serta komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah membuka peluang rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan aparatur negara, di berbagai sektor prioritas. Seleksi ini diproyeksikan
