PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya menjadwalkan rapat kerja dan kegiatan pengawasan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari evaluasi kinerja serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Agenda tersebut telah masuk dalam jadwal kegiatan DPRD yang disusun melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus), sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, Kamis (11/6/2026).
Subandi mengatakan, selain pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), DPRD akan menggelar rapat kerja komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing untuk mengevaluasi kinerja OPD yang berkaitan dengan PAD.
“Di luar pembahasan raperda, kita juga akan mengadakan rapat kerja komisi-komisi dengan mitra dalam rangka evaluasi kinerja OPD terkait pendapatan asli daerah,” kata Subandi.
Ia menjelaskan, Komisi I dijadwalkan menggelar rapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
“Komisi I nanti akan rapat dengan Badan Pendapatan Daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi II akan melakukan rapat kerja bersama Dinas Perhubungan. Adapun Komisi III dijadwalkan bertemu dengan Dinas Pendidikan untuk membahas berbagai persoalan sesuai bidang masing-masing, termasuk penempatan dan manajemen tenaga guru.
“Komisi II rapat dengan Dinas Perhubungan, sedangkan Komisi III rapat dengan Dinas Pendidikan terkait penempatan dan manajemen tenaga guru,” jelasnya.
Selain rapat kerja, DPRD juga akan melaksanakan kegiatan pengawasan langsung ke sejumlah OPD dan fasilitas pelayanan publik. Komisi I akan melakukan kunjungan terkait aset daerah, Komisi II meninjau pelayanan publik, sedangkan Komisi III melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah serta sektor kesehatan.
“Komisi I melakukan kunjungan terkait aset daerah, Komisi II terkait pelayanan publik, dan Komisi III melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah serta sektor kesehatan,” ucapnya.
Subandi menegaskan, seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelayanan publik dan program pemerintah daerah berjalan secara optimal. (adr)
