Bapenda Kota Palangka Raya mengintensifkan sosialisasi, pendataan, pemeriksaan, dan penagihan pajak terhadap pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
Akademisi Universitas Palangka Raya (UPR) Suherman Juhari mendorong Pemko membangun ekosistem ekonomi baru berbasis sektor jasa, pariwisata, dan UMKM agar peningkatan PAD lebih berkelanjutan.
DPRD Palangka Raya menilai bisnis kafe yang kian menjamur berpotensi mendongkrak PAD, tetapi perlu pengawasan ketat dan kepatuhan pajak agar tidak terjadi kebocoran.
DPRD Palangka Raya menilai realisasi PAD 2025 yang baru mencapai 97,09 persen belum optimal, sehingga mendorong langkah konkret, inovasi, dan digitalisasi untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
Ratusan kendaraan terjaring operasi gabungan penertiban PKB di halaman Kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Jalan RTA Milono, Palangka Raya, pada Rabu (8/4/2026).
Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menggencarkan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, H.M. Khemal Nasery, menegaskan pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
