DPRD Palangka Raya menilai bisnis kafe yang kian menjamur berpotensi mendongkrak PAD, tetapi perlu pengawasan ketat dan kepatuhan pajak agar tidak terjadi kebocoran.
DPRD Palangka Raya menilai realisasi PAD 2025 yang baru mencapai 97,09 persen belum optimal, sehingga mendorong langkah konkret, inovasi, dan digitalisasi untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
Ratusan kendaraan terjaring operasi gabungan penertiban PKB di halaman Kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Jalan RTA Milono, Palangka Raya, pada Rabu (8/4/2026).
Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menggencarkan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak.
