PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran, yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dapat dibebankan kepada pemerintah provinsi semata, melainkan memerlukan dukungan dan kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
Itu disampaikan dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (14/4).
“Gotong royong menjadi modal besar kita dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN. Pintu untuk memberikan saran dan masukan selalu terbuka, salah satunya melalui forum kemitraan ini,” katanya.
Dalam penegasan tambahan, Yuas Elko menyampaikan bahwa forum ini berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sejumlah peraturan menteri terkait puskesmas dan percepatan penurunan stunting.
Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi dan komitmen bersama dalam menjawab tantangan kesehatan di Kalteng, termasuk penanganan stunting dan peningkatan kualitas layanan dasar hingga rujukan lanjutan.
Program daerah seperti Kartu Huma Betang Sejahtera juga diharapkan dapat bersinergi dengan JKN agar masyarakat benar-benar memperoleh akses layanan kesehatan secara menyeluruh.
“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan. Tanggung jawab pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Melalui forum kemitraan ini, Pemprov Kalteng berharap lahir kesepakatan dan rencana aksi konkret untuk memperkuat pelaksanaan JKN serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Bumi Tambun Bungai. (mmckalteng)
