Wacana penataan OPD di lingkungan Pemprov Kalteng kembali mencuat. DPRD Kalteng mengusulkan Dinas Ketahanan Pangan dihapus karena dinilai tidak lagi efektif.
DPRD Kalimantan Tengah mendukung langkah efisiensi anggaran melalui penggabungan OPD apabila dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), atas Laporan Keuangan Pemprov
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menegaskan sumpah PNS merupakan komitmen moral untuk mengabdi dengan integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bapperida Kalteng memastikan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi guna mendukung pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Pemprov Kalteng menggelar Salat Hajat dan Doa Bersama di Istana Isen Mulang untuk menyambut 1 Muharam 1448 H sekaligus memanjatkan doa bagi keberkahan, persatuan, dan kemajuan daerah.
Agustiar Sabran menegaskan program strategis Pemprov Kalteng diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
