PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) , Agustiar Sabran, memberikan sinyal kuat untuk segera membenahi struktur birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Salah satu fokus utamanya adalah mengisi jabatan-jabatan strategis yang selama ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dengan pejabat definitif melalui proses yang selektif.
Dalam pertemuan dengan insan pers di Istana Isen Mulang, Kota Palangka Raya, Selasa (19/5/2026, Agustiar mengakui bahwa penataan birokrasi, termasuk pengisian jabatan kosong, menjadi perhatian serius sejak dirinya menjabat selama satu tahun tiga bulan terakhir.
Ia menegaskan komitmennya untuk menempatkan figur yang tepat pada posisi yang tepat guna memastikan mesin pemerintahan bekerja maksimal.
“Kami pastikan ini job fit (sesuai dengan keahliannya) sudah selesai. Terus yang seleksi terbuka sudah selesai. Ini dibawa ke kementerian sudah, kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, habis itu ke KASN, BKN,” ujar Agustiar menjelaskan tahapan panjang administrasi yang sedang berjalan.
Agustia mengaku tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang berisiko menabrak regulasi.
Menurutnya, proses rotasi dan pengangkatan pejabat definitif terikat oleh aturan birokrasi yang melibatkan berbagai instansi pusat.
Namun, ia memastikan bahwa ke depannya, skema Plt jangka panjang akan diminimalisir.
Lebih lanjut, gubernur memaparkan bahwa kriteria utama dalam pengisian jabatan definitif nanti bukan sekadar senioritas, melainkan adanya *chemistry*, karakter, serta kompetensi yang mumpuni.
Ia menginginkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pola pikir (mindset) yang visioner dalam mengelola anggaran, bukan sekadar menghabiskan dana tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin orang yang menjadi OPD-OPD ini, membantu kami dalam pemerintahan, orang yang punya karakter yang baik. Punya mindset yang baik. Antara pimpinan itu ada chemistry,” tegasnya.
Agustiar juga menyinggung pentingnya kehati-hatian dalam memilih pejabat agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang dapat berdampak pada masalah hukum di kemudian hari.
Ia menyebutkan bahwa proses evaluasi internal terus dilakukan guna mencari ahli di bidangnya masing-masing.
“Kami pastikan kita ini mencari orang ahlinya. Daripada kita menunjuk yang salah, nanti terulang lagi yang kemarin bagaimana. Sabar aja, tapi banyak aja orang yang punya kompetensi,” pungkasnya. (her)
