Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menganggarkan sekitar Rp40 miliar untuk penanganan stunting di provinsi setempat. Anggaran itu disiapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.
Kabupaten Murung Raya (Mura) memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi masalah stunting. Stunting bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memiliki dampak besar pada pendidikan, ekonomi, dan perkembangan sosial.
Pj Wali Kota Palangkaraya Hera Nugrahayu berkesempatan mencicipi secara langsung makanan olahan hasil tanaman jagung Sorgum di kebun milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Selasa (23/1/2024).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar pra rapat koordinasi pemetaan atau mapping rencana kerja dan penandaan atau tagging anggaran Stunting tahun 2024 di Aula Bappedalitbang Kalteng, Senin (22/1).
KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui dinas terkaitnya terus melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menekan angka stunting di kabupaten setempat.
Upaya pencegahan dan penurunan stunting terus dilakukan Pemerintah Kota Palangkaraya. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangkaraya, Yudhi Karlianto Manan, meminta Pemerintah Kota Palangkaraya untuk berkolaborasi dari berbagai lintas sektoral dalam upaya penanganan stunting.
Pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya untuk fokus dalam menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, Pemko membentuk Bapak Ibu Asuh melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM) Kota Palangkaraya dalam menangani stunting di Kota Palangkaraya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau baru-baru ini menggelar Rapat Pelaksanaan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting di Aula Setda Kabupaten Lamandau. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Muhamad Irwansyah dan dihadiri Forkopimda, Asisten I, II dan III Setda, serta Kepala OPD terkait.
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Barito Selatan, telah melaksanakan rapat atau pertemuan diseminasi audit kasus stunting. Hal itu dikatakan Kepala DPPKBP3A Barsel, Mario.