SAMPIT, PROKALTENG.CO– Untuk menekan laju angka stunting Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum lama ini mengadakan pembinaan terhadap kader pembangunan manusia (KPM) di setiap kecamatan yang ada di daerah ini.
“Belum lama ini, kami telah melakukan pembinaan terhadap KPM di setiap kecamatan. Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menekan laju angka stunting di Kabupaten Kotim ini,” kata Kepala DP3AP2KB Kabupaten Kotim, Suparmadi, Kamis (1/12).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kotim terus berupaya untuk menekan angka stunting yang sudah berangsur turun di wilayah ini. Berbagai program telah digulirkan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah melakukan pembinaan terhadap KPM di setiap kecamatan.
“KPM itu mempunyai peran yang strategis dalam menekan laju angka stunting di setiap kecamatan. Pasalnya, mereka akan ditugaskan secara khusus dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Kotim ini, selain itu juga untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, dan memperkuat penggerak inovasi desa,” ujar Suparmadi.
Dirinya juga mengatakan untuk membentuk KPM yang berkualitas, maka para KPM disetiap kecamatan tersebut dilakukan pembinaan untuk membentuk SDM yang lebih baik dan berkualitas, Sehingga dengan begitu peranan para KPM di setiap kecamatan dapat membantu menekan laju stunting di wilayahnya masing-masing.
“Saat ini kami sudah melakukan pembinaan terhadap para KPM dibeberapa kecamatan. Dan saat ini kami melakukan pembinaan di Kecamatan, Saranau, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut, dan Teluk Sampit,” ujar Suparmadi.
Ia juga meminta para KPM dapat berkoirdinasi dan bekerjasama dengan pemerintahan desa, unit pelayanan kesehatan, pendidikan serta kelompok masyarakat desa yang turut peduli terhadap upaya pencegahan stunting di wilayahnya.
“Kami berharap para KPM dapat berkolaborasi dengan pemerintahan desa dan masyarakat untuk bersama-sama menurunkan angka stunting sesuai dengan kebijakan pemerintah berupa Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting,” ucap Suparmadi.
Dirinya juga mengatakan para KPM adalah merupakan orangorang yang dapat mendeteksi angka stunting dengan melakukan pemantauan pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) disetiap sasaran rumah tangga. Sehingga dengan begitu layanan yang didapatkan adalah layanan yang berkualitas.
“Harapan kami para KPM bisa mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting kepada masyarakatnya, dan kami juga meminta intansi terkait maupun pihak perusahaan turut mendukung program pengembangan atau layanan sosial diwilayah masingmasing,” tutupnya.(bah/uni)