PURUK CAHU,PROKALTENG.CO-Kalangan DPRD Murung Raya (Mura) menyebut stunting menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan ditanggulangi. Setidaknya, secara terpadu dan terintegrasi melalui antara pemerintah, swasta, tokoh agama dan masyarakat.
Ketua DPRD Mura, Dr Doni,SP.Msi menyebut, Murung Raya tertinggi kasus stunting se Kalteng. “Stunting ini merupakan program nasional ada instruksi presidennya kegiatan bagaimana kita menyalamatkan anak bangsa supaya terhindar dari stutning,” jata Doni, Senin (17/7).
Sebagai Ketua DPRD, ia prihatin dan mangajak, semangat mengatasi stunting di wilayah ini, apalagi lahan di Mura luas terkait ketahanan pangannya. Dia mengatakan, yang paling berperan adalah dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat, sebagai individu atau pribadi. Yakni dengan membangun ketahanan keluarga secara utuh di berbagai aspek.
Lanjutnya, peran multisektor harus dikoordinasikan melalui kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang ada ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa. “Pemerintah daerah sebagai koordinator perlu dulu dukungan dari seluruh pihak, baik lembaga non pemerintah serta seluruh masyarakat,” tukasnya. (dad/hnd)
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO-Kalangan DPRD Murung Raya (Mura) menyebut stunting menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan ditanggulangi. Setidaknya, secara terpadu dan terintegrasi melalui antara pemerintah, swasta, tokoh agama dan masyarakat.
Ketua DPRD Mura, Dr Doni,SP.Msi menyebut, Murung Raya tertinggi kasus stunting se Kalteng. “Stunting ini merupakan program nasional ada instruksi presidennya kegiatan bagaimana kita menyalamatkan anak bangsa supaya terhindar dari stutning,” jata Doni, Senin (17/7).
Sebagai Ketua DPRD, ia prihatin dan mangajak, semangat mengatasi stunting di wilayah ini, apalagi lahan di Mura luas terkait ketahanan pangannya. Dia mengatakan, yang paling berperan adalah dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat, sebagai individu atau pribadi. Yakni dengan membangun ketahanan keluarga secara utuh di berbagai aspek.
Lanjutnya, peran multisektor harus dikoordinasikan melalui kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang ada ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa. “Pemerintah daerah sebagai koordinator perlu dulu dukungan dari seluruh pihak, baik lembaga non pemerintah serta seluruh masyarakat,” tukasnya. (dad/hnd)
