26.1 C
Jakarta
Thursday, April 25, 2024

Konsultasi Penanganan Stunting

DPRD Kotim Kunker ke DP3APPKB Kalteng

SAMPIT, PROKALTENG.CO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum lama ini melakukan kunjungan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotim H.Rudianur beserta Ketua Komisi III Hj.Mariani dan Anggotanya, seperti H.Sanidin, H.Bardiansyah, H.Ramli, Dadang Siswanto, Rambat, SP Lomban Gaol dan Riskon Fabiansyah, mereka diterima lansung oleh Kepala DP3APPKB Provinsi Kalteng,dr Linae Victoria Aden.

Wakil ketua I DPRD Kabupaten Kotim H.Rudianur mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan keDP3APPKB Provinsi Kalteng dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait program penanganan dan penanggulangan angka stunting pada anak.

“Kami DPRD Kabupaten Kotim belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke DP3APPKB Provinsi Kalteng untuk konsultasi dan koordinasi terkait program penanganan dan penanggulangan angka stunting pada anak, karena di daerah kita angka stunting masih cukup tinggi,” kata Rudianur, Jumat (28/10).

Baca Juga :  Terjadi Kekosongan Minyak Goreng Membuat Masyarakat Resah

Menurutnya penanganan stunting termuat dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini merupakan komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat.

“Selain itu pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten harus melakukan ketahanan pangan dan gizi,  serta penguatan dan pengembangan sistem, data dan informasi, riset dan inovasi, agar penanganan stuntung lebih maksimal,” ujar Rudianur.

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan rencana aksi Percepatan Penurunan Angka Stunting juga menjadi program BKKBN dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pada semua tingkatan pemerintah, bersinergi secara masif pada pemerintah provinsi dan kabupaten sampai pada tingkat desa yg perannya sangat strategis menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga :  Tingkatkan Pengawasan! Banyak Truk Bermuatan Masuk Kota

“Dengan kolaborasi semua elemen menjadi kunci dari upaya penanganan stunting demi mewujudkan Kabupaten Kotim menjadi sehat, Bahwa akselerasi penurunan Stunting ini memerlukan kontribusi aktif semua pihak,” ucap Rudianur.

Dirinya mengatakan kunjungan kerja tersebut selain membahas stunting, disampaikan pula berbagai upaya dalam Pemenuhan Hak anak serta perlindungan Perempuan dan anak dari Kekerasan baik fisik maupun psikis.

“Penjelasan Kepala DP3APPKB Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, disampaikan secara komprehensif dan nantinya menjadi bahan oleh DPRD Kabupaten Kotim dalam percepatan penanganan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Kotim,” bebernya (bah)

SAMPIT, PROKALTENG.CO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum lama ini melakukan kunjungan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotim H.Rudianur beserta Ketua Komisi III Hj.Mariani dan Anggotanya, seperti H.Sanidin, H.Bardiansyah, H.Ramli, Dadang Siswanto, Rambat, SP Lomban Gaol dan Riskon Fabiansyah, mereka diterima lansung oleh Kepala DP3APPKB Provinsi Kalteng,dr Linae Victoria Aden.

Wakil ketua I DPRD Kabupaten Kotim H.Rudianur mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan keDP3APPKB Provinsi Kalteng dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait program penanganan dan penanggulangan angka stunting pada anak.

“Kami DPRD Kabupaten Kotim belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke DP3APPKB Provinsi Kalteng untuk konsultasi dan koordinasi terkait program penanganan dan penanggulangan angka stunting pada anak, karena di daerah kita angka stunting masih cukup tinggi,” kata Rudianur, Jumat (28/10).

Baca Juga :  Terjadi Kekosongan Minyak Goreng Membuat Masyarakat Resah

Menurutnya penanganan stunting termuat dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini merupakan komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat.

“Selain itu pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten harus melakukan ketahanan pangan dan gizi,  serta penguatan dan pengembangan sistem, data dan informasi, riset dan inovasi, agar penanganan stuntung lebih maksimal,” ujar Rudianur.

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan rencana aksi Percepatan Penurunan Angka Stunting juga menjadi program BKKBN dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pada semua tingkatan pemerintah, bersinergi secara masif pada pemerintah provinsi dan kabupaten sampai pada tingkat desa yg perannya sangat strategis menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga :  Tingkatkan Pengawasan! Banyak Truk Bermuatan Masuk Kota

“Dengan kolaborasi semua elemen menjadi kunci dari upaya penanganan stunting demi mewujudkan Kabupaten Kotim menjadi sehat, Bahwa akselerasi penurunan Stunting ini memerlukan kontribusi aktif semua pihak,” ucap Rudianur.

Dirinya mengatakan kunjungan kerja tersebut selain membahas stunting, disampaikan pula berbagai upaya dalam Pemenuhan Hak anak serta perlindungan Perempuan dan anak dari Kekerasan baik fisik maupun psikis.

“Penjelasan Kepala DP3APPKB Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, disampaikan secara komprehensif dan nantinya menjadi bahan oleh DPRD Kabupaten Kotim dalam percepatan penanganan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Kotim,” bebernya (bah)

Terpopuler

Artikel Terbaru