Pabrik tersebut merupakan proyek milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada masa kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran, namun kondisinya kini justru tampak terbengkalai
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hj. Mariani. Menyoroti efektivitas penggunaan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, khususnya untuk proyek pembangunan jembatan
Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diingatkan untuk segera mengambil langkah strategis
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H. Hairis Salamad. Menyoroti lambannya realisasi pembangunan Jalan Bajarau–Parenggean yang hingga akhir Oktober 2025 belum juga dimulai
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun. Menegaskan pentingnya langkah cepat pemerintah daerah untuk mengintensifkan sosialisasi terkait rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP