Kecewa, Rapat Pengembangan Bandara H.Asan Tidak Ada Kesimpulan

SAMPIT, PROKALTENG.CO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengelar rapat dengar pendapat membahas program pengembangan Bandara Haji Asan Sampit yang berakhir dengan kekecewaan karena tanpa ada kesimpulan di karenakan tidak hadirnya bagian pemerintah Sekretariat Daerah, kepala Badan Pengelulaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pertanahan Nasioanal (BPN).

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim Muhammad Kurniawan Anwar didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota H.Hairis Salamad, Kepala Bandara Haji Asan Sampit Daverius Ma’arang, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotim Johny Tangkere, Pelaksana Tugas Kepala (Plt) Bapelitbangda Rafiq Riswandi dan lainnya.

“Kami sangat menyayangkan rapat ini tanpa kehadiran mereka, padahal kehadiran para pimpinan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjelaskan perkembangan rencana pengembangan Bandara Haji Asan serta membuat keputusan terhadap opsi yang ditawarkan untuk penyelesaian pengembangannya,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim Muhammad Kurniawan Anwar, Senin (20/12) kemarin.

Menurutnya untuk bantuan pengembangan Bandara Haji Asan Sampit, khususnya pembebasan lahan pada 2021 ini digelontorkan anggaran sekitar Rp 4 miliar, sedangkan pada 2022 nanti dialokasikan Rp.4,5 miliar, anggaran tersebut untuk pembebasan lahan untuk perpanjanagan runway bandara.

“Untuk membebaskan lahan sekitar lima hektare lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan bandara tersebut, dan  diperkirakan memerlukan total anggaran sekitar Rp17,5 miliar,” ujar Kurniawan.

Saat rapat dengar pendapatan muncul informasi besaran anggaran pada 2022 nanti yakni sebesar Rp 4,5 miliar itu pun membuat kaget Anggota Komisi I Khozaini, karena dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 yang susah dibahas dan ditetapkan pada bulan November 2021 lalu.

“Saat pembahasan APBD tahun 2022 pada bulan November kemarin, bersama bagian pemerintahan telah disetujui dan ditetapkan anggaran untuk pengembangan bandara sekitar Rp 3 miliar, tapi kok sekarang menjadi Rp 4,5 miliar, Dari mana tambahan Rp1,5 miliar itu, kami ingin minta penjelasan, sejauh mana realisasi ganti rugi lahan pada 2021 sebesar Rp.4 miliar dan seperti apa perencanaannya untuk 2022 nanti,” ujar Khozaini.

Kerana ketidak hadiran Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala BKAD dan Kepala BPN  Kabupaten Kotim sehingga pertayaan tersebut tidak terjawab dan membuat sejumlah Anggota DPRD yang hadir jadi kecewa.

“Kami sangat kecewa dengan ketidak hadiran mereka, harusnya mereka bisa hadir, ini sangat penting bagi daerah kita, kalau bandara kita maju perekonomian masyarakat di daerah ini juga akan meningkat,” kata Khozaini.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala (Plt)  Bappelitbangda Kabupaten Kotim Rafiq Riswandi mengatakan belum mengetahui persis perkembangan ganti rugi lahan tersebut dan anggaran tersebut memang ada tertulis Rp.4,5 miliar untuk pengembangan bandara, dan itu bukan kewenangan pihaknya.

“Kemungkinan alokasi tahun 2022 itu sesuai yang disepakati yaitu sekitar Rp 3 miliar, tetapi ditambah sehingga menjadi Rp4,5 miliar dengan pergeseran dari pos anggaran lain karena keseriusan pemerintah terhadap program pegembangan bandara, Tapi itu perkiraan saya saja. Saya tidak tahu persisnya karena bukan kewenangan kami,” sampai Rafiq.

Kepala Bandara Haji Asan Sampit Daverius Ma’arang mengaku juga tidak mengetahui secara rinci karena hal itu bukan ranah pihak bandara tetapi ranah pemerintah daerah selalu pemberi bantuan, dan pihaknya hanya selaku penerima bantuan untuk pengembangan bandara tersebut.

“Kami hanya penerima bantuan, dan kami tidak ada menerima sepeser pun anggaran untuk pengembangan bandara H.Asan Sampit, karena semuanya memang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bagaimana perkembangan teknisnya, kami juga belum tahu,”katanya.(bah)

SAMPIT, PROKALTENG.CO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengelar rapat dengar pendapat membahas program pengembangan Bandara Haji Asan Sampit yang berakhir dengan kekecewaan karena tanpa ada kesimpulan di karenakan tidak hadirnya bagian pemerintah Sekretariat Daerah, kepala Badan Pengelulaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pertanahan Nasioanal (BPN).

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim Muhammad Kurniawan Anwar didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota H.Hairis Salamad, Kepala Bandara Haji Asan Sampit Daverius Ma’arang, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotim Johny Tangkere, Pelaksana Tugas Kepala (Plt) Bapelitbangda Rafiq Riswandi dan lainnya.

“Kami sangat menyayangkan rapat ini tanpa kehadiran mereka, padahal kehadiran para pimpinan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjelaskan perkembangan rencana pengembangan Bandara Haji Asan serta membuat keputusan terhadap opsi yang ditawarkan untuk penyelesaian pengembangannya,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim Muhammad Kurniawan Anwar, Senin (20/12) kemarin.

Menurutnya untuk bantuan pengembangan Bandara Haji Asan Sampit, khususnya pembebasan lahan pada 2021 ini digelontorkan anggaran sekitar Rp 4 miliar, sedangkan pada 2022 nanti dialokasikan Rp.4,5 miliar, anggaran tersebut untuk pembebasan lahan untuk perpanjanagan runway bandara.

“Untuk membebaskan lahan sekitar lima hektare lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan bandara tersebut, dan  diperkirakan memerlukan total anggaran sekitar Rp17,5 miliar,” ujar Kurniawan.

Saat rapat dengar pendapatan muncul informasi besaran anggaran pada 2022 nanti yakni sebesar Rp 4,5 miliar itu pun membuat kaget Anggota Komisi I Khozaini, karena dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 yang susah dibahas dan ditetapkan pada bulan November 2021 lalu.

“Saat pembahasan APBD tahun 2022 pada bulan November kemarin, bersama bagian pemerintahan telah disetujui dan ditetapkan anggaran untuk pengembangan bandara sekitar Rp 3 miliar, tapi kok sekarang menjadi Rp 4,5 miliar, Dari mana tambahan Rp1,5 miliar itu, kami ingin minta penjelasan, sejauh mana realisasi ganti rugi lahan pada 2021 sebesar Rp.4 miliar dan seperti apa perencanaannya untuk 2022 nanti,” ujar Khozaini.

Kerana ketidak hadiran Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala BKAD dan Kepala BPN  Kabupaten Kotim sehingga pertayaan tersebut tidak terjawab dan membuat sejumlah Anggota DPRD yang hadir jadi kecewa.

“Kami sangat kecewa dengan ketidak hadiran mereka, harusnya mereka bisa hadir, ini sangat penting bagi daerah kita, kalau bandara kita maju perekonomian masyarakat di daerah ini juga akan meningkat,” kata Khozaini.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala (Plt)  Bappelitbangda Kabupaten Kotim Rafiq Riswandi mengatakan belum mengetahui persis perkembangan ganti rugi lahan tersebut dan anggaran tersebut memang ada tertulis Rp.4,5 miliar untuk pengembangan bandara, dan itu bukan kewenangan pihaknya.

“Kemungkinan alokasi tahun 2022 itu sesuai yang disepakati yaitu sekitar Rp 3 miliar, tetapi ditambah sehingga menjadi Rp4,5 miliar dengan pergeseran dari pos anggaran lain karena keseriusan pemerintah terhadap program pegembangan bandara, Tapi itu perkiraan saya saja. Saya tidak tahu persisnya karena bukan kewenangan kami,” sampai Rafiq.

Kepala Bandara Haji Asan Sampit Daverius Ma’arang mengaku juga tidak mengetahui secara rinci karena hal itu bukan ranah pihak bandara tetapi ranah pemerintah daerah selalu pemberi bantuan, dan pihaknya hanya selaku penerima bantuan untuk pengembangan bandara tersebut.

“Kami hanya penerima bantuan, dan kami tidak ada menerima sepeser pun anggaran untuk pengembangan bandara H.Asan Sampit, karena semuanya memang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bagaimana perkembangan teknisnya, kami juga belum tahu,”katanya.(bah)