SAMPIT, PROKALTENG.CO – Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah ST menilai, sejauh ini konflik antara warga dengan pihak perusahaan perkebunan, masih saja terjadi di Kabupaten Kotim, dalam hal ini dia meminta agar hal demikian harus ada upaya-upaya pencegahan sedini mungkin.
“Kajian kami, sengketa yang terus terjadi ini akibat ketiadaan terlibatnya pemerintah kabupaten dalam pengawasan, baik itu berkaitan dengan izin yang diberikan. Selain itu juga konflik ini belum melahirkan pencapaian hasil yang memuaskan dari masing-masing pihak, sehingga ilustrasi dari sengketa lahan ini bagaikan bom waktu,” ujar Juliansyah saat dibincangi di ruang kerjannya Senin (27/12).
Dirinya juga menegaskan, sampai saat ini, permasalahan yang terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit, mulai dari sengketa lahan, belum lengkapnya perizinan, penanaman di luar hak guna usaha, termasuk tuntutan plasma, masih saja menjadi konflik panjang di Bumi Hambaring Hurung ini.
“Tentunya dalam hal ini kami juga mendorong pemerintah daerah turut serta melakukan pengawasan dengan baik dan benar, jangan sampai membiarkan masalah ini menjadi semakin rumit. Apalagi sudah menyangkut hajat hidup masyarakat,” tegas Juliansyah
Politisi Partai Gerindra ini juga menambahkan, pihaknya di Komisi II sejauh ini terus melakukan beberapa kajian dan evaluasi terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh warga masyarakat terhadap pihak perusahaan dimaksud.(bah)
SAMPIT, PROKALTENG.CO – Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah ST menilai, sejauh ini konflik antara warga dengan pihak perusahaan perkebunan, masih saja terjadi di Kabupaten Kotim, dalam hal ini dia meminta agar hal demikian harus ada upaya-upaya pencegahan sedini mungkin.
“Kajian kami, sengketa yang terus terjadi ini akibat ketiadaan terlibatnya pemerintah kabupaten dalam pengawasan, baik itu berkaitan dengan izin yang diberikan. Selain itu juga konflik ini belum melahirkan pencapaian hasil yang memuaskan dari masing-masing pihak, sehingga ilustrasi dari sengketa lahan ini bagaikan bom waktu,” ujar Juliansyah saat dibincangi di ruang kerjannya Senin (27/12).
Dirinya juga menegaskan, sampai saat ini, permasalahan yang terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit, mulai dari sengketa lahan, belum lengkapnya perizinan, penanaman di luar hak guna usaha, termasuk tuntutan plasma, masih saja menjadi konflik panjang di Bumi Hambaring Hurung ini.
“Tentunya dalam hal ini kami juga mendorong pemerintah daerah turut serta melakukan pengawasan dengan baik dan benar, jangan sampai membiarkan masalah ini menjadi semakin rumit. Apalagi sudah menyangkut hajat hidup masyarakat,” tegas Juliansyah
Politisi Partai Gerindra ini juga menambahkan, pihaknya di Komisi II sejauh ini terus melakukan beberapa kajian dan evaluasi terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh warga masyarakat terhadap pihak perusahaan dimaksud.(bah)
