Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah Kabupaten Lamandau dan DPRD Kabupaten Lamandau secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kota Palangka Raya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP., secara resmi membuka dan memimpin Rapat Persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun A
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, Taufik Nugraha, mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan sementara rencana pengadaan mobil dinas (mobdin).
Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmen untuk memperkuat kemandirian fiskal dan memprioritaskan sektor layanan publik dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun An
Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) berdampak luas terhadap seluruh wilayah di Indonesia. Termasuk untuk Kota Palangka Raya.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Palangka Raya mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada program-program yang benar-benar menyentu
