Oleh : H. Shalahuddin, ST, MT
PERCEPATAN serapan anggaran APBD merupakan salah satu instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika anggaran pemerintah dapat direalisasikan secara cepat, tepat sasaran, dan berkualitas, maka dampaknya akan langsung terasa pada aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Secara prinsip, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi menjadi “motor penggerak” ekonomi daerah. Belanja pemerintah—terutama belanja modal dan belanja barang/jasa—akan menciptakan efek berganda (multiplier effect). Proyek infrastruktur membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Sementara itu, belanja sosial dan program pemberdayaan akan memperkuat daya beli masyarakat.
Percepatan serapan anggaran penting dilakukan sejak awal tahun anggaran. Penumpukan realisasi di akhir tahun seringkali menurunkan kualitas belanja dan mengurangi dampak ekonominya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, mulai dari penyusunan dokumen pengadaan, kesiapan lahan, hingga proses tender yang dilakukan lebih dini. Selain itu, penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan pengadaan juga menjadi faktor kunci agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan administratif.
Keterkaitan antara percepatan serapan anggaran dan ekonomi masyarakat sangat erat. Ketika proyek pemerintah berjalan lebih awal, maka tenaga kerja lokal dapat segera terserap, UMKM mendapatkan peluang usaha dari rantai pasok, dan perputaran uang di daerah meningkat. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka pengangguran, serta mengurangi tingkat kemiskinan.
Di sisi lain, kualitas belanja juga harus menjadi perhatian utama. Serapan anggaran yang tinggi tidak akan bermakna jika tidak diikuti dengan output dan outcome yang jelas. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan harus berorientasi pada hasil yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan penguatan sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan UMKM.
Dengan demikian, percepatan serapan anggaran APBD harus dipandang sebagai upaya terpadu antara perencanaan yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan pengawasan yang efektif. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka APBD benar-benar akan menjadi instrumen yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan. *) Penulis adalah Bupati Barito Utara
