Jumlah masjid di Indonesia mencapai ratusan ribu bangunan. Umumnya masjid itu dikelola oleh masyarakat. Dalam memakmurkannya, pengurus atau dewan kemakmuran masjid (DKM) berusaha mendapatkan bantuan dari masyarakat. Baik dalam bentuk infak maupun wakaf.
Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Lilis Suriani menghadiri rapat paripurna 5 Masa Persidangan III tahun sidang 2023/2024, di ruang sidang DPRD Kabupaten Lamandau, Kamis (18/7).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masa sidang II tahun sidang 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau Jumat, (12/7).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengingatkan pemerintah daerah setempat agar dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, menggelar Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan II Tahun Sidang 2024, dengan agenda “Penyampaian Pidato Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023”di ruang rapat paripurna DPRD Kapuas, Senin (24/6).
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), setelah sebelumnya kunker di DPRD Kota Banjarmasin. Rombongan langsung dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas H Ahmad Baihaqi beserta anggota lainnya.
DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Senin (27/5) lalu menggelar rapat paripurna. Dengan agenda penyampaian pidato pengantar Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2024.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menjalin kerjasama dengan pihak perbankan. Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama dan kerjasama. Kesepakatan tersebut langsung dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor di Palangkaraya belum lama ini.
Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani meminta secara khusus pengadaan barang dan jasa pemerintah bias dipercepat.
Menurut Nunu, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi. Baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam upaya untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dan mencegah potensi permasalahan, seluruh instansi pemerintah dan pihak terkait yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Katingan diingatkan untuk menjaga keteraturan dalam administrasi dan perpajakan.
