MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, Taufik Nugraha, mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan sementara rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) sebagai langkah nyata dalam upaya efisiensi anggaran.
“Kita harus realistis melihat kondisi keuangan daerah. Pengadaan mobdin bukan prioritas utama saat ini. Masih banyak kebutuhan yang lebih mendesak, apalagi jika anggaran daerah sedang ketat,” ujar Taufik dilansir dari Antara.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi harus menyasar belanja-belanja yang tidak mendesak, khususnya pengadaan aset baru yang belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja birokrasi.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak cukup sebatas imbauan. Pemerintah harus membuktikan komitmen itu melalui kebijakan konkret, termasuk mengalihkan anggaran untuk sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Kalau bicara efisiensi, harus dimulai dari pos-pos besar yang bisa ditekan. Pengadaan mobdin bisa ditunda dan dialihkan untuk kepentingan publik seperti perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, atau bantuan sosial,” jelasnya.
Taufik menambahkan, DPRD Barito Utara akan terus memperketat pengawasan terhadap penggunaan APBD agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi belanja simbolik.
“Saya berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam penggunaan APBD tahun berjalan,” tegas Taufik Nugraha. (tim/ant)
MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, Taufik Nugraha, mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan sementara rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) sebagai langkah nyata dalam upaya efisiensi anggaran.
“Kita harus realistis melihat kondisi keuangan daerah. Pengadaan mobdin bukan prioritas utama saat ini. Masih banyak kebutuhan yang lebih mendesak, apalagi jika anggaran daerah sedang ketat,” ujar Taufik dilansir dari Antara.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi harus menyasar belanja-belanja yang tidak mendesak, khususnya pengadaan aset baru yang belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja birokrasi.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak cukup sebatas imbauan. Pemerintah harus membuktikan komitmen itu melalui kebijakan konkret, termasuk mengalihkan anggaran untuk sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Kalau bicara efisiensi, harus dimulai dari pos-pos besar yang bisa ditekan. Pengadaan mobdin bisa ditunda dan dialihkan untuk kepentingan publik seperti perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, atau bantuan sosial,” jelasnya.
Taufik menambahkan, DPRD Barito Utara akan terus memperketat pengawasan terhadap penggunaan APBD agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi belanja simbolik.
“Saya berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam penggunaan APBD tahun berjalan,” tegas Taufik Nugraha. (tim/ant)
