DPRD Kalteng Minta Anggaran Penanggulangan Karhutla Jadi Prioritas

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO  – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah daerah menjadikan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai prioritas di tengah meningkatnya ancaman musim kemarau.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering menegaskan, bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan personel maupun peralatan.

Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai harus dipastikan sejak awal agar seluruh kebutuhan operasional di lapangan dapat terpenuhi ketika kondisi darurat terjadi.

“Penanganan karhutla ini tidak hanya soal personel maupun sarana dan prasarana, tetapi juga soal anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan lapangan. Karena itu perencanaannya harus betul-betul matang agar ketika terjadi keadaan darurat semua kebutuhan sudah tersedia,” ujarnya, baru-baru ini.

Freddy menjelaskan, ancaman karhutla di Kalteng bukan lagi persoalan musiman yang bisa dianggap biasa. Pengalaman selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat berkembang sangat cepat apabila tidak segera ditangani sejak awal.

Karena itu, pemerintah harus memiliki kesiapan pendanaan yang memungkinkan seluruh proses penanggulangan dilakukan tanpa hambatan administratif.

Menurutnya, keterlambatan penyediaan anggaran berpotensi menghambat mobilisasi personel, pengadaan peralatan pemadaman, distribusi logistik, hingga operasional tim di lapangan.

Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko meluasnya kebakaran dan meningkatkan dampak yang dirasakan masyarakat, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi.

Politisi PDI-P Ini juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah. Ia menilai langkah penghematan memang penting, namun sektor kebencanaan, khususnya penanggulangan karhutla, tidak boleh menjadi bagian yang dikurangi.

“Kalaupun pemerintah sedang melakukan efisiensi, kebutuhan anggaran untuk penanggulangan karhutla tetap harus menjadi prioritas. Jangan sampai ketika bencana terjadi justru anggaran yang tersedia tidak mencukupi,” tegasnya.

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO  – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah daerah menjadikan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai prioritas di tengah meningkatnya ancaman musim kemarau.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering menegaskan, bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan personel maupun peralatan.

Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai harus dipastikan sejak awal agar seluruh kebutuhan operasional di lapangan dapat terpenuhi ketika kondisi darurat terjadi.

“Penanganan karhutla ini tidak hanya soal personel maupun sarana dan prasarana, tetapi juga soal anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan lapangan. Karena itu perencanaannya harus betul-betul matang agar ketika terjadi keadaan darurat semua kebutuhan sudah tersedia,” ujarnya, baru-baru ini.

Freddy menjelaskan, ancaman karhutla di Kalteng bukan lagi persoalan musiman yang bisa dianggap biasa. Pengalaman selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat berkembang sangat cepat apabila tidak segera ditangani sejak awal.

Karena itu, pemerintah harus memiliki kesiapan pendanaan yang memungkinkan seluruh proses penanggulangan dilakukan tanpa hambatan administratif.

Menurutnya, keterlambatan penyediaan anggaran berpotensi menghambat mobilisasi personel, pengadaan peralatan pemadaman, distribusi logistik, hingga operasional tim di lapangan.

Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko meluasnya kebakaran dan meningkatkan dampak yang dirasakan masyarakat, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi.

Politisi PDI-P Ini juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah. Ia menilai langkah penghematan memang penting, namun sektor kebencanaan, khususnya penanggulangan karhutla, tidak boleh menjadi bagian yang dikurangi.

“Kalaupun pemerintah sedang melakukan efisiensi, kebutuhan anggaran untuk penanggulangan karhutla tetap harus menjadi prioritas. Jangan sampai ketika bencana terjadi justru anggaran yang tersedia tidak mencukupi,” tegasnya.