Ia menambahkan, kesiapan anggaran merupakan bentuk investasi untuk meminimalkan kerugian yang jauh lebih besar akibat karhutla.
Sebab, dampak karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat melalui kabut asap, menurunkan aktivitas ekonomi, menghambat transportasi, hingga mengganggu dunia pendidikan.
Lebih lanjut, Freddy membuka peluang penggunaan mekanisme pergeseran anggaran apabila dana yang telah dialokasikan dalam APBD murni dinilai tidak lagi mencukupi. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu pembahasan APBD Perubahan apabila situasi di lapangan sudah mendesak.
“Kalau menunggu APBD Perubahan tentu prosesnya cukup lama karena pembahasannya baru sekitar September atau Oktober. Kalau kondisinya sudah sangat mendesak, pemerintah bisa mengusulkan anggaran mendahului perubahan agar penanganan tidak terlambat,” katanya.
Ia menilai mekanisme tersebut penting agar pemerintah memiliki fleksibilitas dalam merespons kondisi darurat, sehingga proses penanganan kebakaran tidak terhambat hanya karena persoalan administrasi penganggaran. (zia/kpg)
Ia menambahkan, kesiapan anggaran merupakan bentuk investasi untuk meminimalkan kerugian yang jauh lebih besar akibat karhutla.
Sebab, dampak karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat melalui kabut asap, menurunkan aktivitas ekonomi, menghambat transportasi, hingga mengganggu dunia pendidikan.
Lebih lanjut, Freddy membuka peluang penggunaan mekanisme pergeseran anggaran apabila dana yang telah dialokasikan dalam APBD murni dinilai tidak lagi mencukupi. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu pembahasan APBD Perubahan apabila situasi di lapangan sudah mendesak.
“Kalau menunggu APBD Perubahan tentu prosesnya cukup lama karena pembahasannya baru sekitar September atau Oktober. Kalau kondisinya sudah sangat mendesak, pemerintah bisa mengusulkan anggaran mendahului perubahan agar penanganan tidak terlambat,” katanya.
Ia menilai mekanisme tersebut penting agar pemerintah memiliki fleksibilitas dalam merespons kondisi darurat, sehingga proses penanganan kebakaran tidak terhambat hanya karena persoalan administrasi penganggaran. (zia/kpg)
