DPRD Kalteng mengingatkan pentingnya respons cepat dalam menangani karhutla sejak dini, terutama di tengah meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau.
DPRD Kota Palangka Raya mengapresiasi kinerja tim gabungan dalam penanganan karhutla serta mendorong penguatan upaya pencegahan di wilayah rawan kebakaran.
DPRD Kalteng meminta pemerintah memprioritaskan anggaran penanggulangan karhutla agar penanganan bencana dapat berjalan optimal tanpa terkendala keterbatasan dana.
Save Our Borneo (SOB) Kalimantan Tengah menegaskan karhutla yang terus berulang bukan semata dipicu musim kemarau, melainkan akibat kerusakan ekosistem gambut yang belum pulih.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Bersama tim Satuan Tugas (Satgas), terus memaksimalkan berbagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Kementerian Kehutanan bersama Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah melakukan patroli udara di wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk memetakan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
Dinas Kehutanan Kalteng memperkuat penanganan karhutla dengan merespons cepat kemunculan titik api di Tumbang Nusa serta mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh mengajak seluruh pihak memperkuat langkah antisipasi sejak dini untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Pulang Pisau, Herman Wibowo, menilai lahan gambut perlu dikelola secara inovatif dan berbasis kajian ilmiah agar tetap lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wabup Pulang Pisau mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla mengingat sebagian besar wilayah daerah tersebut merupakan lahan gambut yang rawan terbakar.
Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung. Mendorong keterlibatan aktif tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama hingga ketua RT dan RW dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan
Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah diprediksi meningkat pada 2026 seiring datangnya musim kemarau panjang hingga lebih dari lima bulan.
BMKG memprediksi kemarau 2026 lebih panjang hingga empat bulan tanpa hujan. BPBD Palangka Raya pun memperkuat langkah antisipasi, termasuk pemetaan wilayah rawan dan pembentukan pos lapangan.
Tomy Irawan Diran, menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk memprioritaskan penanganan karhutla, terutama di wilayah yang masuk kategori rawan seperti lahan gambut dan lahan kering.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda Kalteng Leonard S. Ampung menegaskan pentingnya langkah preventif untuk mengatasi karhutla, yang menurutnya merupakan jenis bencana slow-onset.
Mengantisipasi potensi bencana saat musim kemarau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi mengaktifkan 77 Posko dan Pos Lapangan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Cuaca panas ekstrem yang melanda wilayah Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Wilayah Kalimantan. Melalui Daops Manggala Agni Kalimantan I Palangka Raya. Bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kecamatan Tewang Sangalang Garing perkuat pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
