DPRD Kalteng melalui Komisi III mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perpustakaan dengan menuntaskan tiga pasal krusial.
DPRD Kalteng mendorong OPD segera menyosialisasikan perda yang telah disahkan. Tanggung jawab ini dinilai penting agar aturan cepat dipahami masyarakat tanpa harus menunggu pergub terbit.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi. Menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertamax, yang terjadi belakangan ini di Kota Palangka Raya.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh melaksanakan reses perseorangan di IAKN Palangka Raya dengan menyerap berbagai aspirasi dari civitas akademika.
Kondisi IGD RSUD Doris Sylvanus yang kerap penuh mendapat sorotan DPRD Palangka Raya. Mereka meminta DPRD Kalteng melakukan sidak serta evaluasi pelayanan.
Penataan ulang jadwal dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan kegiatan DPRD berjalan optimal serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat.
Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah (APR-KT) mendorong kelonggaran syarat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar tidak membebani masyarakat kecil.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah. Menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Penurunan Dana Desa berdampak pada pembangunan di Hiang Bana, warga pun mengusulkan berbagai kebutuhan mulai dari infrastruktur, air bersih hingga jaringan internet saat reses Faridawaty.
Reses penutup Junaidi di Kelurahan Panarung dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, dengan sektor infrastruktur menjadi sorotan utama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Faridawaty Darland Atjeh menyerap aspirasi warga Petak Bahandang dalam reses, mencakup kebutuhan infrastruktur, sarana ibadah, hingga fasilitas pendidikan.
Faridawaty Darland Atjen menyerap aspirasi warga dalam reses di Pahandut yang mencakup pemberdayaan perempuan hingga persoalan infrastruktur di sejumlah wilayah.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik, mengungkapkan wilayah blank spot atau tanpa sinyal di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini semakin berkurang drastis.
DPRD Kalteng meminta Pemprov melakukan efisiensi belanja operasi secara selektif tanpa mengganggu kinerja Bapenda dan Samsat sebagai ujung tombak peningkatan PAD di tengah menurunnya dana transfer pus
DPRD Kalimantan Tengah menyoroti kerusakan jalan nasional di wilayah DAS Barito yang dinilai cukup parah dan membahayakan, serta mendesak pemerintah pusat segera melakukan perbaikan menyeluruh.
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin. Berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai mengorbankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dalam penyampaiannya, Edy menegaskan LKPj sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus memaparkan capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif.
DPRD Kalteng menilai kebijakan work from home (WFH) dapat menjadi solusi untuk menghemat konsumsi BBM, terutama dengan mengurangi mobilitas harian pekerja tanpa mengganggu produktivitas.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Noor Fazariah Kamayanti mendorong penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera berjalan optimal dan tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
DPRD Kalteng melalui Komisi II terus memantau proses penataan ulang RKAB pertambangan zirkon yang saat ini masih dievaluasi dan diverifikasi oleh pemerintah daerah.
DPRD Kalteng memberikan apresiasi atas langkah Gubernur H. Agustiar Sabran yang menghibahkan tanah pribadi seluas 20 hektare di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pembangunan Sekolah Garuda.
Aliansi Reformasi Polri (Aromi) menyerahkan lima poin tuntutan kepada DPRD Kalimantan Tengah sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran oknum aparat yang menewaskan Arianto Tawakal.
Disdik Kalteng memaparkan pelaksanaan program Sekolah Gratis dalam RDP bersama DPRD Kalteng, termasuk rencana peluncuran seragam gratis, bantuan belajar, dan program pendidikan lainnya pada 2026.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, rutin membagikan takjil di Palangka Raya sebagai wujud kepedulian dan mempererat silaturahmi Ramadan.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Siti Nafsiah menilai evaluasi 14 RKAB zirkon sebagai langkah wajar untuk memperbaiki tata kelola dan kepastian hukum pertambangan.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah Junaidi menegaskan kesiapan DPRD mendampingi bupati dan wali kota mengakses serta memperjuangkan program pemerintah pusat agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, dengan menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten
Banyaknya jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) yang masih diisi Pelaksana Tugas (Plt) mulai menuai sorotan.
Sekretaris DPD Demokrat Kalteng H. Junaidi fokus pada kepentingan masyarakat Palangka Raya dan mengikuti arahan DPP, tanpa niat maju sebagai ketua DPD atau kontestan Pilkada 2031.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan mengingatkan pemerintah desa agar memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan warga di tengah masuknya investasi Perusahaan Besar Swasta (PBS).
Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah bersama DPW NasDem Kalteng turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak kebakaran Pasar Kasongan, Kabupaten Katingan.
H. Sugiyarto, menyalurkan bantuan material untuk pembangunan Masjid At-Tanwir di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, sebagai bentuk bakti sosial memperingati HUT ke-18 Partai Gerindra.
Badan Musyawarah DPRD Kalimantan Tengah menyepakati jadwal pembahasan berbagai Raperda dan agenda Pansus hingga Maret 2026, dengan Raperda Konflik Pertanahan menjadi salah satu prioritas utama.
Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong. Menanggapi positif pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah.
DPRD Kalimantan Tengah meminta masyarakat menunggu implementasi KUHP baru sebelum memberikan penilaian, menyusul pro dan kontra terhadap sejumlah pasal yang dinilai sensitif.
DPRD Kalteng menekankan pentingnya subsidi silang dan kolaborasi semua pihak agar program sekolah gratis benar-benar dirasakan hingga daerah pedalaman.
Komisi I DPRD Kalteng menggelar RDP dengan Bank Kalteng membahas proyeksi 2026, fokus penguatan modal, SDM, dan digitalisasi layanan seperti e-money dan QRIS.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah berharap pembahasan tiga Raperda strategis dapat diselesaikan lebih cepat agar segera memberi kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.
DPRD Kalteng mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Gunung Mas mencakup Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan, Kelurahan Tumbang Talaken, serta Kelurahan Tehang.
Rencana penerapan sistem kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai menjadi sorotan.
Menanggapi berlakunya KUHP baru, DPRD Kalteng menegaskan kebebasan berpendapat tetap dijamin, selama kritik disampaikan secara beretika dan berbasis data.
Wagub Kalteng Edy Pratowo menegaskan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses DPRD menjadi rujukan penting pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan peningkatan layanan publi
DPRD Kalteng menilai peringatan Isra Mikraj sebagai momentum memperkuat keimanan dan akhlak aparatur dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng Sirajul Rahman menyoroti masih adanya kecamatan di Kabupaten Murung Raya yang belum teraliri listrik secara memadai dan meminta pemerintah daerah segera memberi perhatian serius.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah meminta perusahaan mempercepat realisasi kebun plasma 20 persen serta menjalankan CSR sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.
DPRD Kalteng melalui Ampera Mebas menerima berbagai aspirasi warga Barito Timur, mulai dari permintaan mesin komben, perbaikan listrik, hingga bantuan fasilitas Gereja GKE Balawa.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng Muhajirin menyebut pemekaran Kotawaringin masih terhambat moratorium pusat, sementara penentuan ibu kota belum diputuskan dan aspirasi daerah terus bermunculan.
DPRD Kalteng menyoroti dominannya pekerja berpendidikan SD ke bawah di berbagai sektor, yang menunjukkan industri daerah masih bergantung pada tenaga fisik dan minim peluang kerja perkantoran.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menekankan pentingnya pemerintah memaksimalkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur dan perekonomian agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Komisi II DPRD Kalteng menyoroti transparansi program CSR perusahaan tambang dan perkebunan, dengan meminta audit dan verifikasi ketat untuk memastikan realisasi manfaat bagi masyarakat.
Edy Pratowo fokus kaderisasi muda dan target tambah kursi Golkar, DPR RI dari 1 menjadi 2, DPRD Kalteng dari 8,meningkat lagi serta mempersiapkan kader potensial lima tahun ke depa
Sudarsono menegaskan dokumen pemekaran Kotawaringin sudah lengkap. Proses tinggal menunggu pencabutan moratorium pemerintah pusat agar pembahasan bisa dilanjutkan.
Wagub Edy menyampaikan pendapat akhir Gubernur saat DPRD Kalteng menyetujui Perda Perlindungan Disabilitas, menegaskan komitmen pemerintah pada kebijakan inklusif dan nondiskriminatif.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Noor Fazariah Kamayanti menilai kehadiran Dayakerja.id yang diinisiasi Disbun sebagai langkah maju dalam modernisasi tata kelola ketenagakerjaan di sektor perkebunan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tomy Irawan Diran menyebut, salah satu potensi peningkatan PAD dapat dimaksimalkan melalui pengembangan wisata lokal di Pulau Telo Lama.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh mengapresiasi terobosan Disdik Kalteng yang menghadirkan program pembelajaran bahasa asing secara virtual bagi para peserta didik.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Okki Maulana Razak, menegaskan bahwa masalah utama yang muncul selama reses di Dapil III adalah belum adanya tindak lanjut pemerintah terkait pembangunan akses jalan.
Penetapan Raperda APBD Kalteng 2026 disetujui total belanja daerah mencapai Rp5,45 triliun lebih yang akan mendanai 214 program, 663 kegiatan, dan 2.247 subkegiatan pembangunan.
DPRD Kalteng menegaskan perlunya langkah nyata pemerintah untuk memastikan seluruh desa di Barito Selatan mendapatkan akses listrik 24 jam dan layanan telekomunikasi yang stabil.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tomy Irawan Diran, menyerap sejumlah aspirasi masyarakat terkait sektor pendidikan saat melaksanakan reses di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Okki Maulana menyampaikan klaim Diskominfosantik Kalteng, mengenai cakupan sinyal yang telah mencapai 90 persen lebih di wilayah pemukiman.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan bahwa sejumlah sumber PAD yang selama ini ada sebenarnya masih memiliki ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Dapil Kotawaringin Timur dan Seruyan, Sutik, menanggapi temuan belatung pada salah satu menu makan siang siswa di SMPN 1 Sampit.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin baru-baru ini, melaksanakan Reses Perseorangan di Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat,baru-baru ini.
Anggota DPRD Kalteng Abdul Hafid, menyoroti anggaran pembangunan ruas Jalan Cempaga–Mulia–Kampung Melayu Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami pemangkasan signifikan.
Anggota DPRD Kalteng Purdiono, melaksanakan reses perseorangan masa sidang I tahun 2025 dengan menyerap aspirasi masyarakat di tiga titik wilayah Kabupaten Barito Timur (Bartim).
DPRD Kalteng mendukung terhadap program unggulan Pemerintah Provinsi Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, yakni Program Satu Rumah Satu Sarjana.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Muhajirin, telah menuntaskan kegiatan reses perorangan di wilayah dapilnya yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang pisau.
Warga Desa Cemantan Kecamatan Bahaur, Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan aspirasi ke Anggota Komisi II DPRD Kalteng Noor Fazariah Kamayanti yang memerlukan bantuan APDAL.
DPRD Kalteng memastikan uji kelayakan dan kepatutan anggota KPID Kalteng periode 2025–2028 berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi mengapresiasi dan menyampaikan harapan besar untuk Pengurus DMI Kalteng masa khidmat 2025-2030 yang kini dipimpin oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Noor Fazariah Kamayanti menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Gubernur H. Agustiar Sabran, yang baru-baru ini menerima penghargaan Indonesia Kita Awards 2025.
Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Riska Agustin melaksanakan reses perorangan di Desa Pangkalan Satu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), baru-baru ini.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tomy Irawan Diranmenjelaskan, nilai-nilai kepahlawanan harus tetap menjadi fondasi moral dalam membangun Kalteng yang maju dan berkeadilan.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah menerima aspirasi saat reses di Dapil 1 Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya yang merupakan dapil konstitiuennya.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng Hero Harapanno Mandouw menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.
DPRD Kalteng menyampaikan keprihatinannya atas kondisi pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah barat Kalteng yang belakangan ini dinilai tidak stabil.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah mengaku sepakat dengan langkah Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran yang mewajibkan seluruh perusahaan besar swasta (PBS) membeli BBM di Kalteng.
Komisi IV DPRD Kalteng menilai, persoalan kerusakan jalan di daerah bukan semata karena lemahnya perhatian pemerintah daerah, melainkan akibat keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak di daerah, khususnya melalui program sekolah rakyat.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Hj Siti Nafsiah menyebut, perlunya langkah tegas terhadap perusahaan perkebunan yang belum memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat.
Tomy Irawan Diran menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai pilar utama dalam menjaga keutuhan bangsa dan mendorong kemajuan daerah pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025.
DPRD Kalteng mengajak generasi muda untuk menjadikan momentum Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan dan semangat gotong royong.
Siti Nafsiah menegaskan, ketegasan Gubernur H. Agustiar Sabran merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi menoleransi perusahaan yang abai terhadap kewajiban sosial dan ekonomi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tomy Irawan Diran, mengharapkan peringatan Hari Santri Nasional yang diperingati tanggal 22 Oktober ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan.
Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong memimpin Rapat Banmus bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Senin (20/10/2025).
Dalam rangka HUT ke 61 Partai Golkar, DPD Partai Golkar Kalteng menggelar kegiatan tebus murah paket bahan pokok (bapok) di Sekretariat Golkar Kalteng, Sabtu (18/10).
DPRD Kalteng menilai kebijakan pemangkasan Dana TKD menjadi tantangan besar bagi pemerintah provinsi (pemprov) dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2026.
Seluruh fraksi DPRD Kalteng menyatakan menerima Nota Keuangan dan RAPBD 2026 dengan 7,3 T, namun memberikan sejumlah catatan penting yang ditujukan sebagai masukan konstruktif bagi Pemprov.
DPRD Kalteng berharap Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, Shalahuddin dan Felix Sonadie Y. Tingan, senantiasa menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan Program Asta Cita Presiden RI
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi menyayangkan terjadinya penurunan signifikan pada dana TKD dari pemerintah pusat untuk Kalteng pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menghadapi tantangan pembangunan di Barito Utara.
DPRD Kalteng menyebut, pelantikan Shalahuddin -Felix sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dinilai menjadi momentum penting untuk kembali memacu pembangunan daerah.
Wakl Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tomy Irawan Diran menyebut pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang baru beroperasi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Katingan.
Staff Ahli Gubernur Kalteng Bidang Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah menghadiri rapat pansus DPRD Kalteng di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi setempat, Selasa (7/10/2025).
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Fazariah Kamayanti mengapresiasi langkah Pemprov Kalteng yang terus melaksanakan program pasar murah di berbagai wilayah.
