Komisi III DPRD Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menyiapkan kantor sementara bagi Satuan Tugas Badan Gizi Nasional (BGN) guna mendukung kelancaran pelaksanaan
DPRD Kalimantan Tengah mendorong budaya peduli lingkungan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat agar pembangunan daerah tetap berkelanjutan dan tidak mengorbankan kelestarian alam.
DPRD Kalteng menilai panen raya padi di Kapuas menjadi bukti besarnya potensi pertanian daerah sekaligus memperkuat komitmen mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
DPRD Kalimantan Tengah mendorong penguatan kapasitas PMI agar pelayanan kemanusiaan semakin profesional, cepat, dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dinilai menjadi momentum meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan di Kalteng
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto. Menilai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis online mampu meminimalkan potensi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik
DPRD Kalteng mengajak masyarakat mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan akurat agar menjadi dasar perencanaan pembangunan yang efektif dan sesuai kebutuhan.
DPRD Kalteng mengawal aspirasi penambang rakyat hingga ke pemerintah pusat. Upaya tersebut membuka peluang penyederhanaan perizinan WPR dan IPR demi kepastian hukum serta kemudahan berusaha.
DPRD Kalteng mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam menyelamatkan korban TPPO asal Barsel sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja nonprosedural di luar negeri.
Penguatan PAD dinilai menjadi kunci memperluas ruang fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
DPRD Kalteng menaruh perhatian terhadap kerusakan box culvert di ruas Trans Kalimantan dan mendorong penanganan cepat serta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur jalan nasional.
Ambruknya box culvert di Trans Kalimantan memicu DPRD Kalteng mendesak BPJN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jembatan dan box culvert demi menjamin keselamatan serta kelancaran transportasi.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Noor Fazariah Kamayanti berharap Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Pulang Pisau menjadi momentum untuk melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Purdiono meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membangun rumah sakit rujukan tipe B di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai upaya mem
Yohanes Freddy Ering menilai mutasi pejabat Eselon II Pemprov Kalteng sebagai langkah tepat untuk memperkuat kinerja, meningkatkan PAD, dan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.
DPRD Kalteng menekankan pentingnya kesiapan fasilitas, ruang belajar, dan daya tampung sekolah agar seluruh peserta didik dapat diterima pada SPMB 2026 tanpa terkendala keterbatasan sarana pendidikan.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, meminta pemerintah menjaga keterjangkauan biaya pendidikan dan layanan kesehatan di tengah fluktuasi harga energi.
Wacana penataan OPD di lingkungan Pemprov Kalteng kembali mencuat. DPRD Kalteng mengusulkan Dinas Ketahanan Pangan dihapus karena dinilai tidak lagi efektif.
DPRD Kalimantan Tengah mendukung langkah efisiensi anggaran melalui penggabungan OPD apabila dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Warga Kotim dan Seruyan memprioritaskan perbaikan infrastruktur saat reses DPRD Kalteng. Jalan, sarana kesehatan, irigasi, hingga penerangan jalan menjadi aspirasi utama masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng Sugiyarto meminta sekolah penerima bantuan revitalisasi agar cermat menentukan pola pelaksanaan kegiatan dan memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan.
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah dapat patuh terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa.
DPRD Kalteng mempercepat pembahasan Raperda Penyelesaian Sengketa Lahan dan Konflik Pertanahan yang ditargetkan rampung paling lambat Juli 2026 untuk memperkuat kepastian hukum di daerah.
Faridawaty mendorong generasi muda meningkatkan kapasitas, kreativitas, dan inovasi untuk menghadapi tantangan zaman serta berkontribusi dalam pembangunan.
Kebijakan penyaluran dana revitalisasi sekolah yang langsung ditransfer ke rekening pihak sekolah menuntut tanggung jawab dan transparansi yang tinggi.
Anggota DPRD Kalteng Komisi I, Purdiono, menyoroti daya rusak jalan yang disebabkan armada PBS, dan minimnya kontribusi para pengusaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalteng.
Kerusakan sejumlah ruas jalan nasional di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya di kawasan Muara Teweh dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, memantik keprihatinan serius dari kalangan legisl
DPW Partai NasDem Kalteng menyalurkan 11 ekor sapi dan 3 kambing kurban kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.
Huma Betang Night 2026 dinilai menjadi momentum penting mempererat persatuan masyarakat Kalimantan Tengah sekaligus menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi sebagai
Momentum Iduladha dimanfaatkan Faridawaty Darland Atjeh untuk mempererat silaturahmi dengan menyerahkan bantuan dua laptop bagi IAKN Palangka Raya serta bantuan pendidikan untuk mahasiswa asal Papua.
Momentum Iduladha dimanfaatkan Faridawaty Darland Atjeh untuk mengingatkan pentingnya amanah dan menjaga kepercayaan masyarakat, usai menyoroti polemik bantuan hewan kurban yang menyeret nama gubernur
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana. Berharap momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat dinikmati masyarakat bersama keluarga. Sekaligus menjadi penguat nilai ibadah
Arton S Dohong menilai pembangunan Kalteng tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas SDM, ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan masyarakat
Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin menilai Festival Budaya Isen Mulang 2026 menjadi momentum penting untuk mempererat persatuan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) Komisi III, Ferry Khaidir menampung ragam keluhan dan harapan warga. Ini didapat ketika dirinya menggelar agenda reses di bebera
Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Ferry Khaidir. Mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menampung beragam keluhan serta harapan warga, ketika melangsungkan kunjungan kerja dan berdialog langsung
DPRD Kalteng menegaskan komitmennya mengawal pembangunan daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pengawasan, pembahasan regulasi, serta kegiatan reses di seluruh daerah pemilihan.
DPRD Kalteng mendorong pembenahan menyeluruh di RSUD dr Doris Sylvanus, mulai dari peningkatan tenaga medis hingga pengembangan fasilitas kesehatan guna mengatasi kepadatan pasien di IGD.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh, yang terdiri dari golongan elemen mahasiswa, BEM, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), di Kalimantan Tengah (Kalteng)
Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah menegaskan bahwa aspirasi buruh harus diperhatikan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar kebijakan yang diambil berjalan seimbang.
Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga harus mampu membentuk karakter generasi yang memahami jati diri dan kearifan lokal.
Rapat gabungan DPRD Kalteng membahas evaluasi LKPj 2025 sebagai upaya memperkuat pengawasan dan memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif serta tepat sasaran bagi masyarakat.
Pemprov Kalteng menekankan pentingnya regulasi yang kuat dan komprehensif agar mampu mendukung pelayanan penanaman modal yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menyebut aspirasi masyarakat Katingan Hulu terkait kerusakan jalan nasional telah mendapat penjelasan dalam kegiatan audiensi bersama antara Pemprov Kalt
DPRD Kalteng melalui Komisi III mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perpustakaan dengan menuntaskan tiga pasal krusial.
DPRD Kalteng mendorong OPD segera menyosialisasikan perda yang telah disahkan. Tanggung jawab ini dinilai penting agar aturan cepat dipahami masyarakat tanpa harus menunggu pergub terbit.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi. Menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertamax, yang terjadi belakangan ini di Kota Palangka Raya.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh melaksanakan reses perseorangan di IAKN Palangka Raya dengan menyerap berbagai aspirasi dari civitas akademika.
Kondisi IGD RSUD Doris Sylvanus yang kerap penuh mendapat sorotan DPRD Palangka Raya. Mereka meminta DPRD Kalteng melakukan sidak serta evaluasi pelayanan.
Penataan ulang jadwal dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan kegiatan DPRD berjalan optimal serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat.
Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah (APR-KT) mendorong kelonggaran syarat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar tidak membebani masyarakat kecil.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah. Menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Penurunan Dana Desa berdampak pada pembangunan di Hiang Bana, warga pun mengusulkan berbagai kebutuhan mulai dari infrastruktur, air bersih hingga jaringan internet saat reses Faridawaty.
Reses penutup Junaidi di Kelurahan Panarung dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, dengan sektor infrastruktur menjadi sorotan utama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Faridawaty Darland Atjeh menyerap aspirasi warga Petak Bahandang dalam reses, mencakup kebutuhan infrastruktur, sarana ibadah, hingga fasilitas pendidikan.
Faridawaty Darland Atjen menyerap aspirasi warga dalam reses di Pahandut yang mencakup pemberdayaan perempuan hingga persoalan infrastruktur di sejumlah wilayah.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik, mengungkapkan wilayah blank spot atau tanpa sinyal di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini semakin berkurang drastis.
DPRD Kalteng meminta Pemprov melakukan efisiensi belanja operasi secara selektif tanpa mengganggu kinerja Bapenda dan Samsat sebagai ujung tombak peningkatan PAD di tengah menurunnya dana transfer pus
DPRD Kalimantan Tengah menyoroti kerusakan jalan nasional di wilayah DAS Barito yang dinilai cukup parah dan membahayakan, serta mendesak pemerintah pusat segera melakukan perbaikan menyeluruh.
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin. Berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai mengorbankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dalam penyampaiannya, Edy menegaskan LKPj sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus memaparkan capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif.
DPRD Kalteng menilai kebijakan work from home (WFH) dapat menjadi solusi untuk menghemat konsumsi BBM, terutama dengan mengurangi mobilitas harian pekerja tanpa mengganggu produktivitas.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Noor Fazariah Kamayanti mendorong penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera berjalan optimal dan tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
DPRD Kalteng melalui Komisi II terus memantau proses penataan ulang RKAB pertambangan zirkon yang saat ini masih dievaluasi dan diverifikasi oleh pemerintah daerah.
DPRD Kalteng memberikan apresiasi atas langkah Gubernur H. Agustiar Sabran yang menghibahkan tanah pribadi seluas 20 hektare di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pembangunan Sekolah Garuda.
Aliansi Reformasi Polri (Aromi) menyerahkan lima poin tuntutan kepada DPRD Kalimantan Tengah sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran oknum aparat yang menewaskan Arianto Tawakal.
Disdik Kalteng memaparkan pelaksanaan program Sekolah Gratis dalam RDP bersama DPRD Kalteng, termasuk rencana peluncuran seragam gratis, bantuan belajar, dan program pendidikan lainnya pada 2026.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, rutin membagikan takjil di Palangka Raya sebagai wujud kepedulian dan mempererat silaturahmi Ramadan.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Siti Nafsiah menilai evaluasi 14 RKAB zirkon sebagai langkah wajar untuk memperbaiki tata kelola dan kepastian hukum pertambangan.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah Junaidi menegaskan kesiapan DPRD mendampingi bupati dan wali kota mengakses serta memperjuangkan program pemerintah pusat agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, dengan menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten
Banyaknya jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) yang masih diisi Pelaksana Tugas (Plt) mulai menuai sorotan.
Sekretaris DPD Demokrat Kalteng H. Junaidi fokus pada kepentingan masyarakat Palangka Raya dan mengikuti arahan DPP, tanpa niat maju sebagai ketua DPD atau kontestan Pilkada 2031.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan mengingatkan pemerintah desa agar memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan warga di tengah masuknya investasi Perusahaan Besar Swasta (PBS).
Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah bersama DPW NasDem Kalteng turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak kebakaran Pasar Kasongan, Kabupaten Katingan.
H. Sugiyarto, menyalurkan bantuan material untuk pembangunan Masjid At-Tanwir di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, sebagai bentuk bakti sosial memperingati HUT ke-18 Partai Gerindra.
Badan Musyawarah DPRD Kalimantan Tengah menyepakati jadwal pembahasan berbagai Raperda dan agenda Pansus hingga Maret 2026, dengan Raperda Konflik Pertanahan menjadi salah satu prioritas utama.
Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong. Menanggapi positif pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah.
DPRD Kalimantan Tengah meminta masyarakat menunggu implementasi KUHP baru sebelum memberikan penilaian, menyusul pro dan kontra terhadap sejumlah pasal yang dinilai sensitif.
DPRD Kalteng menekankan pentingnya subsidi silang dan kolaborasi semua pihak agar program sekolah gratis benar-benar dirasakan hingga daerah pedalaman.
Komisi I DPRD Kalteng menggelar RDP dengan Bank Kalteng membahas proyeksi 2026, fokus penguatan modal, SDM, dan digitalisasi layanan seperti e-money dan QRIS.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah berharap pembahasan tiga Raperda strategis dapat diselesaikan lebih cepat agar segera memberi kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.
DPRD Kalteng mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Gunung Mas mencakup Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan, Kelurahan Tumbang Talaken, serta Kelurahan Tehang.
Rencana penerapan sistem kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai menjadi sorotan.
Menanggapi berlakunya KUHP baru, DPRD Kalteng menegaskan kebebasan berpendapat tetap dijamin, selama kritik disampaikan secara beretika dan berbasis data.
Wagub Kalteng Edy Pratowo menegaskan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses DPRD menjadi rujukan penting pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan peningkatan layanan publi
DPRD Kalteng menilai peringatan Isra Mikraj sebagai momentum memperkuat keimanan dan akhlak aparatur dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng Sirajul Rahman menyoroti masih adanya kecamatan di Kabupaten Murung Raya yang belum teraliri listrik secara memadai dan meminta pemerintah daerah segera memberi perhatian serius.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah meminta perusahaan mempercepat realisasi kebun plasma 20 persen serta menjalankan CSR sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.
