PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO –Â Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah. Menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terjadi belakangan ini.
Ia menilai penyebab utama kondisi tersebut lebih banyak dipicu oleh kepanikan di tengah masyarakat.
“Menurut saya penyebab utama karena panic buying karena berbagai isu dan kebijakan, sehingga masyarakat yang khawatir karena kenaikan harga atau pembatasan pembelian BBM bersubsidi berbondong-bondong mengisi tangki meskipun sebenarnya sudah cukup,” kata Siti Nafsiah di Palangka Raya, Senin (13/4/26) Sore.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan di tingkat daerah yang terkadang justru memberikan efek ganda di lapangan.
“Di beberapa daerah, surat edaran pembatasan yang dikeluarkan pemda malah membuat kepanikan dan antrean panjang. Padahal maksudnya kan baik untuk mengurai kemacetan di SPBU-SPBU,” tambahnya.
Faktor lain yang tak kalah penting, lanjut Siti, adalah hambatan pada rantai distribusi yang berimbas langsung pada ketersediaan stok di SPBU.
“Gangguan distribusi juga bisa menjadi penyebab, baik karena keterbatasan armada maupun kondisi jalan dan jarak tempuh. Dan hal ini tentunya menimbulkan dampak di masyarakat. Waktu yang banyak terbuang untuk antre, gangguan ekonomi bagi berbagai sektor perdagangan, kemacetan lalu lintas, hingga risiko keamanan,” ungkapnya.
Guna mengurai benang kusut persoalan BBM ini, wakil rakyat tersebut mendorong pemerintah daerah di masing-masing wilayah untuk segera mengambil langkah proaktif dan transparan.
“Pemda masing-masing segera informasikan dengan jelas ke masyarakat terkait ketersediaan stok, apakah aman, cukup, kurang, dan lain-lain supaya tidak panic buying tadi,” tegasnya
Ia juga menyarankan langkah teknis di lapangan agar antrean bisa segera terurai dan pasokan kembali normal.
“Suplai BBM ditingkatkan, SPBU diinstruksikan ada yang operasional 24 jam sehingga ada jam-jam sepi. Kemudian menambah armada pengiriman dan mempercepat proses pengisian di SPBU,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Ketua Komisi ll DPRD Tersebut meyakini bahwa persoalan antrean BBM ini dapat diselesaikan, asalkan ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
“Sikon ini memang tidak nyaman bagi semua, tapi bisa diantisipasi jika ada penjelasan dan informasi resmi dari pemerintah, serta distribusi berjalan lancar,” pungkasnya. (her)
