Dalam penyampaiannya, Edy menegaskan LKPj sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus memaparkan capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif.
DPRD Kalteng menilai kebijakan work from home (WFH) dapat menjadi solusi untuk menghemat konsumsi BBM, terutama dengan mengurangi mobilitas harian pekerja tanpa mengganggu produktivitas.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Noor Fazariah Kamayanti mendorong penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera berjalan optimal dan tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
DPRD Kalteng melalui Komisi II terus memantau proses penataan ulang RKAB pertambangan zirkon yang saat ini masih dievaluasi dan diverifikasi oleh pemerintah daerah.
DPRD Kalteng memberikan apresiasi atas langkah Gubernur H. Agustiar Sabran yang menghibahkan tanah pribadi seluas 20 hektare di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pembangunan Sekolah Garuda.
Aliansi Reformasi Polri (Aromi) menyerahkan lima poin tuntutan kepada DPRD Kalimantan Tengah sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran oknum aparat yang menewaskan Arianto Tawakal.
